IHRAM.CO.ID, ISLAMABAD -- Menteri Federal Urusan Agama dan Kerukunan Antaragama Pakistan, Mufti Abdul Shakoor, mengatakan langkah-langkah praktis sedang dimulai untuk reorganisasi sistematis perusahaan umrah swasta. Langkah ini dilakukan melalui undang-undang, dengan pola yang sama seperti perusahaan haji untuk memastikan semua fasilitas bagi jamaah.

“Karena beberapa amandemen yang diperlukan, tindakan dalam hal ini akan diajukan ke Majelis Nasional segera,” katanya dikutip di Nation, Ahad (27/11/2022).

Setelah amandemen ini selesai, ia menyebut semua perusahaan swasta akan terikat untuk bekerja di bawah Kementerian Agama. Tidak hanya itu, ia menambahkan kementerian akan secara ketat memantau kegiatan operator dan menangani keluhan para peziarah, sekaligus mengekang penyelewengan dalam hal-hal tentang agama.

Menteri Mufti Abdul Shakoor juga menekankan kementerian dan operator tur perlu bekerja sama untuk meningkatkan layanan ziarah, memastikan kenyamanan jamaah umrah yang berniat.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum untuk pelaksanaan haji serta umrah, yang mana setelah disetujui operasional umrah juga akan dipantau. Menteri menekankan pentingnya lingkungan yang stabil, bahwa negara di bawah kepemimpinan Shahbaz Sharif sedang mengejar kebijakan yang akan memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga.

Lebih lanjut, dia mengkritik Kepala PTI Imran Khan yang telah "merusak" kebijakan luar negeri Pakistan selama masa jabatannya, sekaligus mengisolasi negara itu di bidang diplomatik. Pemerintah koalisi saat ini berusaha untuk menghidupkan kembali sedikit demi sedikit hubungan dengan negara-negara lain yang dirusak olehnya.

"Khan telah mendorong negara ke dalam kekacauan karena sifat pendendamnya, viktimisasi politik dan pemerintahan yang buruk," ucap dia.

Terakhir, ia menyebut pemerintah koalisi tidak akan pernah terlibat dalam permainan menyalahkan lembaga-lembaga nasional. Pemeliharaan hukum dan ketertiban akan dijamin dengan segala cara, serta tidak ada yang akan diizinkan untuk mengambil hukum yang mengacu pada kepentingan pribadi.

"Pemerintah koalisi telah memulihkan rasa hormat Pakistan di dunia. Kepemimpinan PTI tidak hanya mencemari negara tetapi juga budaya dan politik, dengan bahasa kasarnya," lanjutnya.  

Sumber:

https://www.nation.com.pk/27-Nov-2022/ministry-for-religious-affairs-for-legislation-to-reorganise-private-umrah-companies-minister