DPR Dukung Penguatan Kelembagaan Baznas Secara Nasional
Penguatan landasan hukum dan anggaran akan mengoptimalkan kinerja dan program Baznas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mendukung langkah-langkah dan upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI untuk terus menguatkan dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Salah satunya dengan penguatan landasan hukum dan anggaran yang akan mengoptimalkan kinerja serta program-program Baznas.
"Dua hal harus kita dukung Baznas, pertama penguatan landasan hukum, yang kedua anggaran," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Baznas di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Marwan juga mendukung program-program produktif Baznas untuk membantu masyarakat miskin, ketimbang bantuan yang sifatnya langsung habis. "Kalau kita punya Rp 9 triliun untuk urusan kemanusiaan, ekonomi, dan sosial, Baznas akan luar biasa. Baznas akan menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Itu akan jadi sejarah," katanya, dalam siaran pers.
Marwan juga meminta Baznas untuk mengusulkan pasal-pasal apa yang perlu diperkuat, mengusulkan kepada pemimpin daerah untuk membuat peraturan di daerahnya. Komisi VIII DPR juga memberikan apresiasi kepada Baznas atas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diraih dalam triwulan di bulan September 2022 sebesar Rp 20 triliun.
Selain itu, apresiasi juga diberikan atas penyaluran Baznas yang mencapai Rp 19 triliun. Komisi VIII DPR turut mendorong agar Baznas dapat memaksimalkan potensi ZIS hingga akhir tahun ini, sehingga target Rp 26 triliun dapat tercapai.
Dalam Rapat Dengar Pendapat turut disepakati beberapa kesimpulan penting, di antaranya penguatan kelembagaan sebagai lembaga pemerintah nonstuktural, penguatan koordinasi secara nasional, mendorong inovasi program secara lebih masif, bersinergi dengan berbagai pihak, dan lainnya.
Sementara itu, Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA, menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan oleh Komisi VIII DPR RI. Menurut Noor, ini merupakan bentuk sinergitas antarlembaga negara dalam memaksimalkan upaya dan membantu peran pemerintah mengentaskan kemiskinan.
"Dengan kerja sama yang telah terjalin erat, mudah-mudahan akan mengoptimalkan kinerja kita bersama untuk membangkitkan perekonomian mustahik untuk mencapai kesejahteraan. Semoga niat baik kita diberi kelancaran selalu," kata Noor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika