Pemukiman Kota-Kota China Mulai Longgarkan Peraturan Covid-19
China mulai izinkan kelas tatap muka dan pembukaan restoran serta bioskop.
REPUBLIKA.CO.ID, GUANGZHOU -- Kurang dari 24 jam unjuk rasa dengan kekerasan pecah di Guangzhou, China, pihak berwenang di setidaknya tujuh distrik pusat manufaktur itu di Hong Kong mengatakan mereka mencabut penutupan wilayah sementara. Salah satu distrik mengizinkan kelas tatap muka di sekolah dan restoran serta bidang usaha lainnya seperti bioskop dibuka kembali.
Perubahan kebijakan ini diimplementasikan tanpa pengumuman besar-besaran. Peraturan baru yang dikeluarkan komite salah satu pemukiman di timur Beijing mengizinkan warga isolasi di rumah bila hanya memiliki gejala ringan.
Salah satu anggota komite mengatakan tetangga rumah orang yang terinfeksi di lantai yang sama, tetangga tiga lantai di atas dan di bawahnya juga harus dikarantina di rumah.
Kebijakan ini jauh lebih ringan dibandingkan protokol sebelumnya. Ketika satu pemukiman akan ditutup bila ada satu warganya yang positif Covid-19. Seorang warga dari pemukiman lain mengatakan lingkungan rumahnya menggelar pemungutan suara daring untuk memungkinkan warga positif Covid-19 cukup diisolasi di rumah.
"Saya tentu menyambut baik keputusan komunitas warga kami untuk menggelar pemungutan suara apapun nanti hasilnya," kata seorang warga Tom Simpson yang juga direktur Dewan Bisnis China-Inggris di China, Kamis (1/12/2022).
Ia mengatakan kekhawatiran terbesarnya dipaksa untuk melakukan isolasi di pusat karanina. "Kondisinya di sana sangat suram," katanya.
Di media sosialnya pengamat nasionalis Hu Xijin mengatakan banyak warga positif Covid-19 tanpa gejala di Beijing yang melakukan isolasi di rumah.
Kota Chongqing di selatan akan mengizinkan kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-19 yang bertemu dengan kondisi tertentu untuk karantina di rumah. Sementara di Zhenghzhou mulai membuka kembali bisnis "dengan tertib" termasuk pasar swalayan, gym dan restoran.
Pada pekan ini badan kesehatan nasional China akan merespons "keprihatinan mendesak" warga dan peraturan Covid-19 harus diimplementasikan dengan lebih fleksibel sesuai dengan situasi wilayah.