IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan waktu target penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024 kurang dari dua tahun. Saat ini, angka prevalensi stunting di Indonesia masih 24,4 persen, sehingga masih 10,4 persen tersisa angka penurunan stunting.

Ma'ruf berharap tren penurunan prevalensi stunting juga akan berlanjut pada tahun ini.

"Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun," kata Ma'ruf di acara Forum Nasional Stunting Tahun 2022 di Shang-rila Hotel, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Ma'ruf mencatat masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu oleh kementerian/lembaga  di12 provinsi prioritas penanganan stunting.

Pertama, Ma'ruf menyebut terdapat masalah koordinasi dalam tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif.

"Masalah terbesar dalam tata kelola adalah koordinasi. Saya minta koordinasi antar-lembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi," ujar Ma'ruf.

Dia juga meminta kepala daerah di provinsi, kabupaten hingga kota dan jajaran pemimpin sesuai tingkatannya mulai camat, hingga lurah untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya.

Kedua, Ma'ruf menyebut masalah lainnya ada pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Dia menyebut perlunya pengoptimalan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional

"Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi" ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf berharap peran kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, penyuluh Keluarga Berencana (KB), bidan desa, kader sanitasi, kader pembangunan manusia, karang Taruna, petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sebagai garda terdepan.

Karena itu, Ma'ruf minta kepada Kementerian dan Lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, dan Lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya.

"Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi," ujarnya.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, penurunan stunting selama ini belum pernah melewati angka dua persen per tahun. Karena itu, sesuai arahan Wapres, Tahun 2022 ini diharapkan optimalisasi penurunan angka stunting bisa mencapai  tiga persen sehingga bisa diproyeksikan di tahun 2024 bisa mencapai angka 14 persen.

"Oleh karena itu, kita perlu bekerja keras dalam rangka mencapai target tersebut," katanya.

Hasto mengatakan, saat ini sudah terbentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, 99 persen di tingkat kecamatan dan di tingkat desa kemudian juga tim pendamping keluarga sebesar 96,4 persen. Selain itu, sebanyak 578.563 orang sebagai tim pendamping keluarga dan penguatan peran TPPS sebanyak 587 satgas di Tahun 2022.

"Secara khusus telah dilakukan rekonsiliasi Satgas provinsi dan kabupaten terkhusus di 12 provinsi prioritas dalam rangka untuk mempertajam kegiatan Satgas bersatu dengan tim percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota," ujarnya.

Sebanyak 12 provinsi prioritas terdiri dari tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Serta lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.