IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengkaji penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang bersifat lokal atau diserahkan kepada masing-masing perusahaan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2023.

"Walaupun itu WFH sifatnya adalah lokal saja, tergantung masing-masing perusahaan, kami lihat situasi ke depan," kata Heru saat menghadiri kegiatan PAM Jaya di Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (7/12/2022).

Dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait tindak lanjut menyikapi potensi cuaca ekstrem. "Dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan BNPB aksi apa saja yang harus kami lakukan," ucap Heru.

Selama ini, Heru baru menekankan sebatas imbauan WFH kepada perusahaan ketika cuaca ekstrem melanda Ibu Kota. Tak ada instruksi atau edaran soal WFH mengantisipasi cuaca ekstrem tersebut.

Ia menyakini cara tersebut menjadi salah satu solusi menekan mobilitas masyarakat dan kemacetan di Jakarta ketika terjadi hujan lebat akibat cuaca ekstrem. Dalam arahannya kepada jajaran Pemprov DKI, Heru meminta BPBD DKI dan Dinas Perhubungan DKI memberikan informasi awal titik-titik rawan banjir hingga kemacetan.

"Kita ketahui  November, Desember, dan Januari, bahkan mungkin Februari, kondisi alam kita musim hujan. Maka dari itu, mungkin bersama Kepala BPBD, Dirlantas, Dishub bisa lebih awal memberikan informasi kepada masyarakat titik-titik yang rawan genangan hingga rawan kemacetan," kata Heru Budi di Monas, Senin (24/12/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya  memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (6/12/2022) di Istana Negara, Jakarta, Jokowi meminta untuk mengantisipasi bencana, cuaca ekstrem dan keselamatan lalu lintas.

"Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan," ucap Presiden Jokowi.