IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar forum diskusi dengan tema utama "Transformasi Pengelolaan Keuangan Haji dalam Pengembangan Ekonomi DIgital Syariah dan Ekosistem Haji" yang bertempat di Jakarta Selatan. Acara ini dibuka oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH, Indra Gunawan. 

Dalam sambutannya Indra menyampaikan bahwa di tahun-tahun mendatang transformasi digital sangat dibutuhkan, terutama dalam pelayanan pengelolaan keuangan haji. Sejak 2018-2022 biaya haji yang dikucurkan BPKH untuk keberangkatan setiap jamaah terus mengalami peningkatan, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh jamaah angkanya tidak naik secara signifikan. "Ini menjadi salah satu isu utama yang perlu diinformasikan kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam mengelola uang umat," ujarnya. 

Hadir sebagai pemateri utama Pakar Transformasi dan Perubahan, Rhenald Kasali, yang membawakan materi bertajuk Manajemen Perubahan untuk Pengembangan Ekonomi Digital. Rhenald menyebut tentang perkembangan dan perubahan tatanan dunia yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi, salah satunya oleh bencana. 

Sebagaimana yang terjadi dua tahun kebelakang, dimana pandemi covid-19 telah banyak mengubah pola kehidupan manusia. Pascapandemi, masyarakat juga lebih suka untuk melakukan aktivitas luar ruangan. Kini masyarakat semakin mengandalkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. "Sektor keuangan pun ikut bertransformasi. Pelayanan publik, tentu menjadi salah satu subjek yang perlu juga untuk bertransformasi, termasuk BPKH," ujar Rhenald. 

Lebih lanjut Rhenald menjelaskan perubahan ini merupakan hal konstan yang terus terjadi di setiap zaman. Setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat tentulah berbeda, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi itu sendiri. 

Rhenald memaparkan ada beberapa esensi disrupsi dalam setiap perubahan yang terjadi, beberapa diantaranya ialah: kecepatan terus dipacu, manusia tergantikan oleh robot, chatbot dan AI, dan munculnya useless generation utamanya mereka yang bermental penumpang. "Selain itu dalam menyikapi perubahan yang terjadi, dibutuhkan kecerdasan baru, transformasi supply chain ke digital ecosystem dan perubahan non-linear mindset yang bersifat exponential," ujarnya. 

Anggota Dewan Pengawan BPKH, Heru Muara Sidik, menyampaikan, dalam mendukung transformasi digital, BPKH tengah membangun suatu platform. Platform ini tak hanya bagi mitra strategis, namun juga berbagai pihak penyedia jasa penyelenggaraan haji seperti telekomunikasi, catering, juga transportasi hingga UMKM. 

BPKH juga ingin melibatkan pihak tak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Arab Saudi. "Platform BPKH dapat dimanfaatkan sebagai 'marketplace' untuk pelaku bisnis syariah untuk menawarkan jasanya. Kita tidak menndisrupsi bisnis yang lain, tetapi mengleverage bisnis tersebut," kata Heru. 

Hingga saat ini BPKH mengelola dana sebesar Rp 164 triliun. Namun saat ini, angka tersebut mengalami penurunan karena biaya haji yang dibebankan kepada calon jamaah angkanya tetap. Padahal setiap tahunnya, dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji yang nilainya terus meningkat. Sustainabilitas keuangan haji menjadi kewajiban BPKH untuk memastikan penyelenggaran haji dapat berjalan lancar.