Menko Polhukam: Tak Salah Dong Pak Luhut
Mahfud mengatakan, digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengenai seringnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dinilai tidak baik dan mengusulkan digitalisasi pada berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Menurut Mahfud, apa yang disampaikan oleh Luhut tidak salah.
"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya," kata Mahfud seperti dikutip dari akun Instagram resminya @mohmahfudmd, Rabu (21/12/2022).
Sebab itu, sambung dia, pemerintah pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai. Mahfud menjelaskan, hal ini bertujuan agar saat terjadi transaksi tidak dapat memberi celah pada korupsi.
Selain itu, Mahfud mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Pekan ini Men-PANRB sudah mengirimkan draft SPBE kepada Presiden (Joko Widodo) untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi," kata dia.
"Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?" kata dia.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK agar tidak sering melakukan penindakan atau penangkapan terhadap koruptor. Menurut dia, upaya pencegahan seharusnya dilakukan lebih maksimal melalui digitalisasi birokrasi.
"Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, enggak akan bisa main-main," kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Bahkan, Luhut menilai, OTT yang dilakukan oleh KPK membuat nama Indonesia menjadi buruk. Menurut dia, jika pengawasan dilakukan dengan sistem yang terdigitalisasi, maka bakal sulit melakukan korupsi.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, kita OTT, OTT itu kan ndak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digital life siapa yang mau melawan kita," jelas Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika