DPR Tagih Janji Reformasi Struktural dalam Kebijakan APBN
Realisasi pendapatan negara sampai 31 Oktober 2022 capai Rp 2.181,57 triliun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara sampai 31 Oktober 2022 capai Rp 2.181,57 triliun dan realisasi belanja negara Rp 2.351,09 triliun. Setara 75,68 persen pagu Penjabaran APBN 2022 yaitu Rp 3.106,43 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyayangkan masih rendahnya kinerja penyerapan belanja negara tersebut. Apalagi, kita semua tahu tahun ini masyarakat mulai berada dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19.
"Patut disayangkan realisasi belanja negara masih rendah. Padahal, masyarakat sebagai penerima manfaat sangat membutuhkan manfaatnya untuk bangkit lebih cepat," kata Ratna, Rabu (21/12/2022).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengkritik realisasi belanja non-kementerian atau lembaga yang baru 67,68 persen. Termasuk, realisasi belanja kementerian atau lembaga yang belum mampu menembus angka psikologis 80 persen.
Ia menekankan, dalam kondisi sulit masyarakat seharusnya dapat menerima manfaat dari belanja negara agar daya beli terus terjaga. Rendahnya realisasi belanja membuat masyarakat dihilangkan kesempatan menerima manfaat oleh pemerintah.
Ratna mempertanyakan janji-janji Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan yang akan melakukan reformasi struktural dalam kebijakan APBN. Sebab, setiap tahun usulan belanja selalu dinaikkan, tapi realisasinya masih tidak sepenuhnya berkualitas.
Selain itu, realisasi masih belum berkontribusi penuh sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Ratna meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk dapat melakukan evaluasi terhadap belanja pemerintah pusat.
"Saya perlu mempertanyakan lagi, mana realisasi dari komitmen Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan yang akan melakukan reformasi struktural pada kebijakan APBN kalau faktanya masih demikian," ujar Ratna.
Bahkan, ia berpendapat, bila pemerintah pusat tidak mampu merealisasikan belanja dengan berkualitas, lebih baik alokasinya dialihkan menjadi tambahan Dana Desa. Yang mana, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil di tingkat desa.
"Melihat pemerintah pusat tidak mampu merealisasikan belanja dengan baik, saya minta dialihkan saja menjadi Dana Desa. Lebih konkrit manfaatnya. Ingat, ini duit rakyat," kata Ratna.
Sampai 14 Desember 2022, pemerintah merealisasikan belanja negara Rp 2.717,6 triliun atau baru 87,5 persen dari target dalam APBN, 3.106,4 triliun. Artinya, dalam 10 hari ini pemerintah harus mampu merealisasikan Rp 388,8 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika