Lemhannas Kaji Pembentukan Provinsi Baru di Papua pada 2023

Lemhannas juga melakukan kajian khusus meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua.

Republika/Erik Purnama Putra
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto (kanan) didampingi Wakil Gubernur Lemhannas Letjen MS Fadhilah.
Rep: Antara Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto mengataka,n pihaknya mulai melakukan kajian tentang Papua pada 2023. Kajian yang dibuat Lemhannas juga mencakup tentang daerah otonomi baru (DOB) yang baru diresmikan pemerintah.

"Akan dimulai tahun depan untuk kajian Papua. Terutama terkait dengan daerah otonomi baru (DOB)," kata Andi saat acara 'Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI' di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).



Dia menyebutkan, Lemhannas perlu mengkaji kesiapan DOB di Papua, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mengikuti Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. "Itu nanti akan menjadi kajian khusus Papua," ucap Andi.

Selain soal DOB di Papua, kata Andi, Lemhannas akan melakukan kajian khusus terkait eskalasi kekerasan di Papua yang terus meningkat. Dia menjelaskan, pihaknya akan mulai mengkaji dari simptom atau gejala kekerasan terlebih dahulu.

"Baru kemudian bergerak untuk mencari akar strukturalnya di Papua, apakah akar strukturalnya ditemukan di faktor sejarah, faktor identitas atau misalnya faktor distribusi kesejahteraan," kata pakar militer tersebut.

Andi mengatakan, pihaknya menyadari bahwa Papua merupakan masalah kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Sehingga dalam kajian Lemhannas tentang Papua, maka akan dilakukan kajian secara lintas level.

"Diharapkan kajian-kajian kami pada 2023 tentang Papua bisa membantu pemerintah menemukan solusi yang lebih komprehensif tentang ekonomi dan politik di Papua," tuturnya.

Andi menjelaskan, Papua menjadi salah satu fokus kajian strategis yang dilakukan Lemhannas di samping lima topik lainnya, yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Keenam adalah Papua, ketujuh adalah krisis, dan kedelapan adalah geopolitik," kata Andi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler