Aburizal Bakrie Ingatkan agar Golkar Solid untuk Menangkan Pilpres 2024
Soliditas dan konsolidasi partai merupakan prasyarat memenangkan Pileg dan Pilpres
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie menilai bahwa berbagai aspek pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia berjalan sangat dinamis pada 2022. Secara umum, ia melihat kondisi dalam negeri terkendali dan relatif stabil, serta ditandai dengan beberapa keberhasilan.
Adapun pada 2023, akan menjadi tahun politik di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang tengah berjuang. Ia mengingatkan, agar seluruh kader Partai Golkar menjaga kesolidannya untuk menghadapi tahun tersebut, demi kemenangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Soliditas dan konsolidasi partai merupakan prasyarat untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024, serta peningkatan peranan partai dalam dalam memajukan bangsa dan negara," ujar Aburizal lewat keterangannya, Jumat (30/12/2022).
Ia juga memberi catatan khusus terhadap Pilpres 2024, yang hendaknya menjadi momen kelanjutan, perbaikan, dan perubahan bagi bangsa. Wajar jika keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya, harus dilanjutkan oleh pemimpin periode 2024-2029. Sedangkan kebijakan yang dinilai masih kurang haruslah diperbaiki.
"Dengan demikian Pilpres 2024 tidak hanya memilih seorang calon presiden karena popularitasnya, tapi juga memilih seorang pemimpin bangsa yang dapat mengayomi seluruh komponen bangsa," ujar Aburizal.
Calon presiden berikutnya harus memiliki visi kenegaraan dan konsep pembangunan selama lima tahun ke depan secara jelas. Hal itu sebagai bagian dari tujuan bernegara, sebagaimana digariskan dalam pembukaan konstitusi yakni ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.
Di samping itu, ia sendiri memaklumi adanya keriuhan dari partai politik jelang Pilpres 2024. Dewan Pembina Partai Golkar mengingatkan bahwa setiap peserta harus bekerja sama mensukseskan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi, dengan bersaing secara sehat.
"Lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan prinsip jujur dan adil dengan konsisten terutama oleh penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika