Jepang Jadi Anggota tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Jepang bergabung dengan Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap
REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Jepang bergabung dengan Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap pada Ahad (1/1/2023) dan memulai tugas selama dua tahun, di tengah meningkatnya seruan reformasi menyusul kegagalan badan dunia itu menghentikan agresi Rusia di Ukraina.
Tokyo menempati kursi tidak tetap dewan tersebut, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional, untuk rekor ke-12 kalinya sejak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1956.
Jepang sebelumnya juga menduduki kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2016-2017.
Jepang menjabat ketua bergilir DK PBB untuk Januari. Saat itu dewan beranggotakan 15 negara tersebut gagal mengambil langkah-langkah efektif melawan invasi Moskow ke Ukraina serta peluncuran rudal balistik Korea Utara yang berulang kali karena dua anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Rusia dan China, menggunakan hak veto mereka.
Lima anggota tetap DK PBB, semuanya adalah negara berkekuatan nuklir, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Jepang telah lama menyatakan ambisinya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan yang telah direformasi. Ambisi itu juga dimiliki sejumlah negara lain seperti Jerman, India, dan Brasil.
Jepang menang dalam pemilihan tahunan pada Juni 2022 di Majelis Umum PBB, yang terdiri atas 193 negara, untuk lima dari 10 kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan bersama dengan Mozambik, Ekuador, Swiss, dan Malta.
Kelima negara itu bergabung dengan Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan Uni Emirat Arab, yang menggantikan India, Irlandia, Kenya, Meksiko, dan Norwegia.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York pada September 2022, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan Jepang, sebagai anggota Dewan Keamanan, bermaksud "mengambil tindakan untuk memperkuat supremasi hukum di komunitas internasional" dengan mendengarkan "tidak hanya suara-suara besar tetapi juga memperhatikan suara-suara kecil."
Takahiro Shinyo, profesor politik internasional di Universitas Kwansei Gakuin, mengatakan, kemampuan Jepang membantu menghentikan tindakan "sewenang-wenang" oleh Rusia dan China akan "diuji" setelah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Shinyo, yang pernah menjabat anggota misi tetap Jepang untuk PBB dan duta besar Jepang untuk Jerman, juga mengatakan, Tokyo dapat memajukan diskusi tentang ancaman keamanan Pyongyang dengan mengadakan pertemuan darurat.
Tahun 2023 penting untuk diplomasi Jepang karena negara itu akan menjadi tuan rumah KTT Kelompok Tujuh (G7) di Kota Hiroshima, Jepang barat, yang dihancurkan oleh bom atom pertama di dunia pada Mei 1945.
Ikuti Whatsapp Channel Republika