KPU Proyeksikan Pemilih Luar Negeri pada Pemilu 2024 Hampir 2 Juta Orang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) memproyeksikan pemilih luar negeri pada Pemilu 2024 sebanyak hampir dua juta orang. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat yang mengurusi pemilihan luar negeri mengatakan, jumlah ini tidak jauh berbeda dari saat Pemilu 2019 lalu yakni sebanyak 2.058.191.

"Proyeksi data pada Pemilu 2024 di luar negeri, ini hampir sama per proyeksi data pemilih hampir dua juta atau 1,9 jutaan," ujar Yulianto dalam diskusi daring dengan topik 'Persiapan, Tingkat Partisipasi, dan Tantangan Pemilu 2024 di Luar Negeri', Jumat (20/1/2023).

Yulianto mengatakan, jumlah ini berpotensi bertambah mengacu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sudah diserahkan Kementerian Luar Negeri kepada KPU. Dia melanjutkan, saat ini juga tahapan untuk Pemilu di luar negeri telah berjalan yakni pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Kemarin sudah kami sosialisasikan di seluruh perwakilan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang tahapannya mulai 16 sampai 1 Februari untuk pembentukan proses PPLN," kata Yulianto.

Sementara untuk metode pemilihan pada Pemilu 2024 masih seperti pada Pemilu sebelumnya dengan tiga model yakni tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), kotak suara keliling (KSK) dan layanan pos. Dia menjelaskan, TPSLN seperti halnya TPS di dalam negeri, pemilih mendatangi tempat pemungutan suara pada titik yang telah ditentukan KPU melalui PPLN.

Sedangkan, KSK merupakan pelayanan pemungutan suara yang dengan cara mendatangi tempat-tempat pemilih berkumpul, bekerja atau bertempat tinggal pada satu kawasan. Menurutnya, KSK upaya PPLN menjemput bola untuk pemungutan suara agar lebih mendekat langsung pada titik kumpul atau titik tempat warga negara Indonesia yang ingin menggunakan hak pilihnya.

"Kemudian metode pos, pemungutan suara melalui pos adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di tempat TPS yg telah ditentukan," ujarnya.

Ini juga disampaikan Yulianto untuk menjawab survei yang menyebut 84 persen pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui informasi kepemiluan pada Pemilu 2024. Dia berharap melalui berbagai metode pemungutan suara di luar negeri lebih memudahkan masyarakat mengingat situasinya berbeda dari Indonesia dan wilayah sebarannya luas.

"Tetapi memang harus diakui berdasarkan riset tadi mungkin yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU adalah bagaimana menginformasikan terutama terkait dengan metode pemungutannya ini, sehingga segenap warga negara di seluruh dunia ini bisa mengetahui bahwa sebenarnya menggunakan hak pilih walaupun di luar negeri itu metodenya juga mudah," ujarnya.

Selain itu, untuk jumlah TPSLN untuk jumlah pemilih kurang dari 100 pemilih ada 39, pemilih 100-500 orang ada 435 TPSLN, dan lebih dari 500 pemilih ada 309 TPSLN. Untuk metode Kotak Suara Keliling (KSK) ada 2.347 dan 423 dengan sistem pos.

Sebelumnya, Survei yang dilakukan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Italia (PPI Italia) bersama PPI Dunia Kawasan Amerika-Eropa serta Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) mendapati mayoritas pelajar/mahasiswa Indonesia di luar negeri belum mengetahui metode pemilihan untuk Pemilu 2024 mendatang.

Pemapar Kajian dari PPI Italia Erwin Natosmal Oemar mengatakan, berdasarkan pertanyaan terkait perolehan informasi Pemilu khususnya mengetahui terdaftar sebagai pemilih, 84,03 persen responden mengatakan tidak tahu.

"Ini jadi problem tersendiri, dari survei yang kami lakukan sebagian besar 84,03 persen mengatakan tidak tahu. Bahkan jika kita dalami lebih dalam soal metode dan cara menyampaikan suara pemilihan di luar negeri, 77,13 persen menyatakan tidak tahu juga," ujar Erwin.

Erwin pun menyayangkan informasi tentang kepemiluan ini tidak selaras dengan survei tingkat partisipasi pelajar dan mahasiswa Indonesia pada Pemilu 2024 yang mencapai 94,96 persen. Menurutnya, tingginya tingkat partisipasi Pemilu tidak diikuti dengan perolehan informasi yang memadai kepada para pelajar maupun mahasiswa Indonesia.

Karena itu, dia berharap temuan ini menjadi perhatian penyelenggara Pemilu baik KPU maupu Bawaslu maupun perwakilan Indonesia di luar negeri. Menurutnya, ini penting mengingat metode pemilihan di Indonesia berbeda dengan di luar negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika