PBB Meminta Taliban Longgarkan Larangan Pekerja LSM Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kepala bantuan PBB mengatakan komunitas kemanusiaan berbicara dengan pejabat Taliban, Rabu (25/1/2023). Pembicaraan tersebut mencoba mendapatkan pengecualian dan pedoman tertulis untuk memungkinkan pekerja bantuan perempuan beroperasi.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths mengatakan selama diskusi dengan pihak berwenang di Kabul selama beberapa hari terakhir, pesannya adalah: "Jika Anda tidak dapat membantu kami membatalkan larangan tersebut, beri kami pengecualian untuk mengizinkan perempuan beroperasi."

Otoritas Taliban memerintahkan LSM menghentikan sebagian besar staf perempuan bulan lalu. Banyak di antaranya melakukan operasi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa

Griffiths mengatakan beberapa pengecualian untuk larangan tersebut telah diberikan di bidang kesehatan dan pendidikan dan mereka mendengar tanda-tanda kemungkinan pengecualian di bidang pertanian. Namun, masih banyak yang dibutuhkan, dengan layanan nutrisi dan air dan sanitasi sebagai prioritas untuk mencegah penyakit parah dan malnutrisi selama krisis kemanusiaan yang parah di negara itu.

Dia mengatakan berdasarkan diskusi dengan pihak berwenang dalam beberapa hari terakhir, PBB dan lembaga kemanusiaan berharap mereka akan membuat seperangkat pedoman tertulis. Pedoman tersebut diharapkan memungkinkan LSM beroperasi dengan staf perempuan di lebih banyak wilayah dengan pasti.

"Beberapa minggu ke depan sangat penting untuk melihat apakah komunitas kemanusiaan dapat bertahan dan memberikan bantuan," katanya, dilansir dari The New Arab, Jumat (27/1/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika