Prancis Hadapi Aksi Mogok Operator Kereta Api Besar-besaran

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis bersiap untuk menghadapi aksi mogok operator kereta api nasional pada Selasa (31/1/2023). Bahkan, operator kereta api nasional Prancis merekomendasikan agar penumpang tetap berada di rumah untuk menghindari pemogokan.

Serikat pekerja yang memobilisasi protes jalanan besar-besaran berharap dapat mempertahankan tekanan pada rencana Pemerintah Prancis untuk menaikkan usia pensiun. Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne, akhir pekan ini bersikeras bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tidak dapat dinegosiasikan.

Operator kereta SNCF memperingatkan bahwa gangguan jaringan besar diperkirakan terjadi mulai Senin (30/1/2023) malam hingga Rabu (1/2/2023) pagi. SNCF merekomendasikan agar penumpang membatalkan atau menunda perjalanan dan bekerja dari jarak jauh jika memungkinkan.

Layanan kereta api di wilayah Paris dan kereta api regional di seluruh negeri diperkirakan akan sangat terpengaruh, sehingga berpotensi menjadi mimpi buruk bagi para komuter. Namun kereta cepat Eurostar yang menghubungkan Prancis dengan Inggris, serta layanan Thalys dengan rute Prancis, Belgia dan Belanda tetap beroperasi seperti biasa.

"Gangguan juga diperkirakan terjadi pada jaringan kereta berkecepatan tinggi unggulan Prancis yang melayani kota-kota besar, termasuk layanan Lyria yang menghubungkan Prancis dan Swiss," kata pernyataan SNCF.

Menaikkan usia pensiun adalah salah satu bagian dari undang-undang yang menjadi fokus Presiden Emmanuel Macron dalam masa jabatan keduanya.  Rencana itu menghadapi perlawanan yang meluas dalam masyarakat. Macron mengatakan, dia tidak akan menarik rencana reformasi usia pensiun itu

"Reformasi ini sangat diperlukan jika kita ingin mempertahankan dan menyelamatkan sistem pensiun," kata Macron kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

Anggota parlemen Manuel Bompard, dari Partai France Unbowed memimpin desakan parlemen terhadap rencana Macron. Dia mendukung aksi protes dan pemogokan.

Pemerintah mengatakan, undang-undang reformasi pensiun diperlukan untuk menjaga agar keberlangsungan sistem pensiun. Karena harapan hidup orang Prancis telah meningkat dan tingkat kelahiran telah menurun. Serikat pekerja dan partai sayap kiri menginginkan perusahaan besar atau rumah tangga yang lebih kaya untuk ikut ambil bagian dalam menyeimbangkan anggaran pensiun.

Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait reformasi pensiun masuk ke komisi parlemen pada Senin menjelang debat penuh di Majelis Nasional pada 6 Februari. Sejauh ini para penentang telah mengajukan 7.000 usulan amandemen yang akan semakin memperumit pengesahan RUU tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika