Kemenko Ekonomi: Program B35 Serap 13,15 Juta Kiloliter Biodiesel

Penerapan B35 dimulai 1 Februari 2023.

Prayogi/Republika.
Pengemudi mempersiapkan kendaraan yang sudah di isi bahan bakar B40 saat peluncuran uji jalan penggunaan B40 di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/7/2022). Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan program B35 akan menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel dalam setahun.
Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan program B35 akan menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel dalam setahun. Penerapan B35 yang merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar dimulai 1 Februari 2023.

Baca Juga


"Pelaksanaan mandatory B35 telah diawali dengan kerja sama sangat baik dari seluruh pemangku kepentingan yang tercermin dari kesuksesan uji coba pada 2022 lalu. Volume penyaluran biodiesel yang akan diserap B35 diperkirakan akan mencapai 13,15 juta kiloliter," katanya dalam Talkshow 'Implementasi B35' di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Penerapan B35 diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu, penerapan kebijakan ini diharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk membeli energi dari luar negeri.

Saat ini perbaikan penyaluran biodiesel di beberapa wilayah masih bisa ditingkatkan melalui perbaikan fasilitas tangki penampungan, perbaikan pencampuran, dan pemerataan sebaran produsen bahan bakar nabati (BBN). "Daerah di mana solar disalurkan, biodiesel B35 seharusnya juga bisa disalurkan di wilayah tersebut," tegasnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Kelapa Sawit akan terus menjalankan peran untuk menstabilkanharga minyak sawit melalui penyerapan dan peremajaan kebun sawit rakyat.

Saat ini seluas 16,3 juta hektare lahan perkebunan di Indonesia ditanami oleh kelapa sawit dengan 16 juta penduduk bergantung kepada industri tersebut.

"Selain menghimpun dana pungutan ekspor produk kelapa sawit, kita juga melakukan pengelolaan dana dan menyalurkannya kembali untuk perbaikan sektor perkebunan kelapa sawit. Kami pun mengelola dana sesuai arahan komite dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian," ucapnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler