Anies Dapat Tiket, Tapi Mengapa Paloh tak Kunjungi PKS dan Demokrat?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur DKI Anies Baswedan telah mengantongi suara dukungan dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk maju dalam pilpres 2024. Suara ketiga partai tersebut sudah memenuhi ambang batas presidential threshold. 

Kendati demikian, hingga kini belum ada kepastian kapan ketiga partai itu akan ini menggelar deklarasi bersama. Ketum Nasdem Surya Paloh saat mengunjungi kantor DPP Golkar, justru membuka peluang partainya untuk berkoalisi dengan Golkar.

"Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka," ujar Surya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun Paloh menekankan, pertemuan hari ini dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusifitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa.

Terkait belum berkunjungnya dia ke Partai Demokrat dan Partai Nasdem usai pengusungan Anies sebagai capres, Surya menjawab bahwa rencana kerja sama ketiganya merupakan sesuatu yang baru terjadi. "Kenapa tidak berkunjung ke yang lain (Partai Demokrat dan PKS)? yang lain kita memang baru mencoba ya, baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIB? ya sama-sama mungkin," ujar Surya.

Hingga kini KIB yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP belum memiliki satu nama untuk dimajukan sebagai capres. Nama Airlangga masuk dalam radar, tapi belum ada kesepakatan untuk itu. Pun halnya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah mengusungkan sejumlah calon seperti eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan.  

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengakui bahwa Koalisi Indonesia Bersatu. masih menunggu tiga hal dari perkembangan politik saat ini. Pertama adalah sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Pertama, tentu pada akhirnya PDIP akan memutuskan siapa sebagai capres dan cawapres," ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Kedua adalah Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). KIB disebutnya memantau perkembangan penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi tersebut. "Dan yang ketika saya kira yang tentu akan dilihat juga adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kita lihat perkembangannya," ujar Arsul.

Di samping itu, KIB bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional  tak memiliki keterburu-buruan dalam menentukan capres-cawapres. Meskipun KIB telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.  "Kami di KIB juga tidak merasa ada keperluan untuk terburu-buru atau menentukan, sekarang jadi ya tenang-tenang ajalah dulu," ujar Arsul.

Anies, Ganjar, dan Prabowo

Anies, Ganjar, dan Prabowo merupakan nama yang masuk dalam beragam survei. Dari tiga nama itu, baru Anies yang sudah blak-blakan akan maju di Pilpres. Sementara Prabowo, meski sudah dinyatakan Gerindra akan jadi capres, tapi belum ada deklarasi bersama dengan PKB. Adapun Ganjar Pranowo juga belum ada partai pengusung yang secara resmi memajukannya. 

Ketua dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengapresiasi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah secara resmi mengusung Anies sebagai calon presiden (capres). Kini ketiganya tinggal menunggu waktu deklarasi yang disebutnya tak ada paksaan dalam realisasinya.

"Jadi terhadap semua aspek juga tidak (dipaksa), kita tidak dalam nuansa atau mood yang kayak dipaksa-paksa, tidak ada," ujar Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Partai Demokrat dan PKS juga disebutnya telah menyerahkan keputusan terkait calon wakil presiden (cawapres) kepada Anies. Pengusulan kader kedua partai politik disebutnya sebagai bagian dari dinamika politik.

Deputi Analisa Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan, tiga ketua umum partai politik (Nasdem, Demokrat, dan PKS) akan segera meneken kerja sama politik untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Jelasnya, deklarasi koalisi  akan segera terealisasi dalam waktu dekat. "Jawabannya tidak akan lama lagi, kita tunggu saja. Karena setiap hari tim kecil dari masing-masing partai terus melakukan komunikasi yang sangat intens yang terus mengalami progres dan kemajuan yang sangat berarti," ujar Syahrial.

"Mari kita menuju 2024 dengan perubahan dan perbaikan untuk negara kesatuan republik Indonesia yang berkeadilan sejahtera dan tentu saja bermartabat," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika