Kenaikan PBB Diprotes Warga Solo, FX Rudy Soroti Buruknya Komunikasi Gibran-Teguh

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Solo banyak diprotes warga, meskipun kebijakan tersebut urung terjadi. Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo pun menyoroti komunikasi yang tidak berjalan antara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa.

"Tingkatkan komunikasi, minimal Pak Wakil (Teguh-Red) ini difungsikan, biar bergerak, wong pilihannya satu paket," kata FX Rudy, Jumat (10/2/2023).

Bahkan, FX Rudy mengaku sempat memarahi Teguh lantaran dirinya tidak tahu-menahu soal kebijakan menaikkan PPB tersebut. "Wakil Wali Kota saja tidak tahu ada kenaikan PBB, saya marahi kemarin dia (Teguh)," katanya.

Rudy bahkan memberikan saran kepada Teguh meskipiun PBB tersebut tidak jadi naik. "Sudah tak sampaikan. Mbok kamu itu komunikasi ke mas Gibran, ndak ada salahnya, wong kamu itu biarpun lebih tua, tapi kan yang jadi kepala sana (Gibran). Kalau sudah tidak dilakukan, tidak mau mendengar, ya sudah mending kamu leren saja (berhenti saja)," katanya.

Sebelumnya, Rudy menjelaskan dirinya mengetahui kabar kenaikan PBB usai mengunjungi seorang teman yang mendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang kenaikan PBB-nya sampai lima kali lipat.

"Saya mengetahui sendiri ketika saya main ke tempat teman saya. Begitu melihat SPPT, lho kok lima kali lipat, 600 ribu jadi 3 juta sekian," katanya.

Kemudian, ia pun memanggil Fraksi PDIP DPRD Kota Solo bahwa langkah yang diambil Pemerintah Kota Solo tersebut tidak tepat. Pemanggilan tersebut terjadi sebelum mereka menemui Gibran di Balai Kota Solo, Senin (6/2/2023) lalu.

"Sudah kemarin saya sampaikan saat fraksi sebelum menghadap Pak Wali. Ini bukan sebagai melawan Mas Wali tetapi untuk menyelamatkan eksekutif," terangnya.

Menilik ke belakang, FX Rudy memberikan contoh bagaimana komunikasi saat dirinya dulu mendampingi Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Meski tidak difungsikan, kata Rudy, Jokowi tak pernah tanda tangan sebelum ada paraf dari dirinya. 

"Zaman Pak Jokowi, Saya tidak difungsikan, diem aja. Namun, ketika ada persoalan, Pak Jokowi pintar. (Jokowi bilang) selama Pak Wakil belum paraf, saya (Jokowi) tidak akan tanda tangan. Artinya fungsi Wakil Wali Kota difungsikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika