Presiden La Liga Minta Joan Laporta Mundur dari Jabatan Presiden Barcelona
Barcelona tersangkut skandal pembayaran terhadap pejabat wasit.
REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Presiden La Liga Javier Tebas meminta Presiden Barcelona Joan Laporta agar meletakkan jabatannya jika tak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal atas pembayaran klub kepada Dansir 95 di El Caso Negreira. Perusahaan milik mantan Wakil Presiden Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola SPanyol, Enriquez Negreira, itu diduga menerima uang sekitar 6,7 juta Euro selama 17 tahun terkait konsultasi wasit.
Hal ini menimbulkan kecurigaan dan spekulasi mengenai hubungan mereka dalam persepakbolaan Spanyol. Sebab, tak ada bukti nyata soal konsultasi yang dijadikan alasan oleh Barcelona tersebut.
Tebas mengatakan tak akan memberikan petunjuk atas apa yang La Liga tawarkan ke Kejaksaan karena dinilai akan merugikan penyelidikan. La Liga akan melakukan tindakan apa pun jika itu merugikan persepakbolaan Spanyol.
“Kami sudah bertindak seperti dalam 'Kasus Osasuna', di mana ada manajer yang masuk penjara. Perbedaannya adalah seseorang dari kelompok wasit masuk untuk mempengaruhi wasit agar netral. Jalan yang harus ditempuh adalah melalui Kejaksaan dan pengadilan. Masalah pidana akan dibuka, jika Kejaksaan tidak melakukannya, kami akan memulainya,” kata Tebas dilansir dari Football Espana, Selasa (21/2/2023).
Tebas mendesak akan penyelidikan terbaik harus dilakukan dalam kasus ini. Pasalnya hal ini akan memengaruhi sponsor maupun investor. Tebas juga berharap Laporta ikut menjelaskan secara terbuka tentang kasus tersebut.
“Jika dia tidak menjelaskan dengan baik atau lebih masuk akal mengapa mereka membayarnya, saya pikir dia harus mengundurkan diri. Dia telah membuat beberapa pernyataan yang dangkal. [Membuat] sepertinya semua klub sepak bola melakukannya,” kata Tebas menambahkan.
Tebas menegaskan jika nantinya kasus ini tak dapat dilanjutkan hingga ada sanksi ia akan tetap melakukan yang terbaik demi keadilan yang diterapkan di tempat lain. Masalah ini diperkirakan akan panjang karena diduga berkaitan dengan aspek politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika