IHRAM.CO.ID, DHAKA -- Mulai tahun ini, Pemerintah Arab Saudi memperkenalkan sistem visa biometrik untuk jamaah haji Bangladesh. Di bawah sistem baru ini, jamaah harus mengajukan aplikasi visa melalui metode biometrik agar dapat melakukan haji tahun ini.

Menurut pemberitahuan yang ada, saat ini pihak terkait tengah melakukan persiapan yang diperlukan, untuk memproses aplikasi visa menggunakan teknologi biometrik. Peziarah diminta untuk menyimpan paspor mereka, alih-alih menyerahkannya ke Kantor Haji Ashkona.

Dilansir di BSS News, Kamis (23/2/2023), jamaah yang sudah menyerahkan paspor diimbau untuk mengambil kembali dokumennya. Semua yang berkepentingan akan diberitahukan kembali saat proses visa dimulai.

Visa biometrik merupakan sistem yang menggunakan sidik jari elektronik dan foto digital, yang disertakan bersamaan dengan aplikasi visa. Arab Saudi diketahui menjadi negara pertama di dunia yang menyediakan fasilitas pengajuan penerbitan visa secara daring dengan sistem biometrik.

Bangladesh dan Arab Saudi dilaporkan telah menandatangani kesepakatan tentang kuota haji. Tahun ini, Kerajaan mengizinkan lebih dari 127 ribujamaah Bangladesh menunaikan ibadah haji pada 2023, lebih dari dua kali lipat jumlah tahun lalu.

Pada 2022, Bangladesh menerima kuota 60 ribu jamaah. Kala itu, Kerajaan membatasi jumlah jamaah haji untuk mengekang penyebaran virus Covid-19. Sebelum pandemi, Bangladesh diizinkan mengirim sekitar 120 ribu jamaah.

“Sebuah kesepakatan telah ditandatangani antara Bangladesh dan Arab Saudi, yang akan memungkinkan 127.198 jamaah Bangladesh melakukan haji tahun ini,” kata Presiden Asosiasi Agen Haji Bangladesh yang merupakan anggota delegasi resmi, Shahadat Hossain Taslim.

Kabar baiknya, tidak akan ada lagi batasan usia bagi jamaah haji. Ini berarti siapa pun yang berusia 65 tahun ke atas akan diizinkan melakukan perjalanan ke Kerajaan untuk menunaikan ibadah haji.

Otoritas Bangladesh juga telah menetapkan biaya untuk paket haji 2023 senilai 683 ribu taka Bangladesh (setara Rp 96.064.250), di bawah manajemen pemerintah. Menteri Agama Md Faridul menyebut penetapan paket haji ini meninjau pengeluaran di berbagai sektor, termasuk dalam paket haji.

Paket biaya pemerintah ini sudah ditetapkan sesuai dengan harga Tenda Mina kategori C. Faridul juga mengatakan penyelenggara haji swasta akan membenahi paketnya agar tetap sama dengan paket pemerintah. Fasilitas lain selain lokasi tenda harus dipastikan sesuai dengan paket pengelolaan pemerintah.