Survei Indikator Politik: Masyarakat Sumbar Inginkan Duet Pemimpin Anies-AHY

Di Sumbar, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tempati urutan teratas elektabilitas.

Instagram Agus Harimurti Yudhoyono
Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Berdasarkan hasil survei Indikator Politik terbaru, masyarakat Sumatera Barat menginginkan duet Anies-AHY. (ilustrasi)
Rep: Febrian Fachri, Wahyu Suryana Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan berdasarkan hasil survei, masyarakat Sumatra Barat menginginkan duet pemimpin muda untuk Pemilu 2024. Menurut survei yang dilakukan sepanjang Januari-Februari 2023 lalu, masyarakat Sumbar mengharapkan duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca Juga


“Hasil survei Indikator, rupanya masyarakat Sumbar menginkan tokoh muda ini di duetkan pada pemilu 2024 mendatang,” kata Bawono, di Padang, Rabu (1/3/2023).

Bawono menjelaskan, survei yang dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2023 ini bertujuan untuk melihat peta elektoral dari tokoh-tokoh yang berpeluang maju di Pilpres 2024. Dalam survei ini menurut Bawomo,  penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 800 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar  3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen di masing-masing daerah pemilihan, dan lebih kurang 2,7 persen di tingkat provinsi. Beberapa nama yang di survei, antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Hasilnya di Sumatera Barat menunjukkan dua nama bakal calon presiden memiliki tingkat popularitas di atas 90 persen yaitu Prabowo Subianto sebesar 97,2 persen dan Anies Baswedan 90,4 persen. Sementara, dalam hal elektabilitas nama Anies Baswedan berada di posisi teratas dengan tingkat elektabilitas mencapai 37 persen dalam format pertanyaan terbuka disusul oleh Prabowo Subianto di posisi kedua dengan elektabilitas 24,8 persen. Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 4,9 persen dan sedangkan nama-nama lain masih berada di bawah tiga persen.

Dalam simulasi semiterbuka dengan 33 nama, Anies Baswedan kembali menduduki posisi teratas dengan tingkat elektabilitas 44,4 persen. Prabowo Subianto di posisi kedua dengan elektabilitas 31,0 persen dan Ganjar Pranowo kembali berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 6,7 persen, sedangkan nama-nama lain masih berada di bawah enam persen,

Sementara itu, ketika dilakukan simulasi empat nama Anies Baswedan memperoleh elektabilitas 46,5 persen. Disusul secara berturut-turut oleh Prabowo Subianto dengan 32,7 persen, Ganjar Pranowo dengan 7,7 persen dan AHY dengan 6,2 persen.

"Adapun saat dilakukan simulasi tiga nama elektabilitas Anies Baswedan naik menjadi 49,6 persen. Prabowo Subianto naik sedikit menjadi 33,9 persen. Elektabilitas Ganjar Pranowo stagnan di angka 7,7 persen sedangkan jumlah responden TT / TJ / rahasia 8,9 persen," ujar Bawono.

Dalam simulasi head to head dengan Prabowo Subianto, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut 51,4 persen dan Prabowo Subianto 36,6 persen. Sedangkan, dalam simulasi head to head dengan Ganjar Pranowo, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 64,0 persen dan Ganjar Pranowo 11,2 persen.

Ia mengatakan, survei ini juga memotret elektabilitas nama-nama bakal calon wakil presiden dan dalam simulasi semi terbuka 17 nama. Hasilnya, nama AHY menduduki posisi teratas dengan tingkat elektabilitas 32,8 persen dan Sandiaga Salahuddin Uno di posisi kedua dengan elektabilitas 29,6 persen. Elektabilitas dari nama-nama lain masih belum mencapai 10 persen.

"Di Sumatera Barat AHY juga menduduki posisi teratas sebagai calon wakil presiden yang dianggap paling layak mendampingi Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo," ujar Bawono.

 

 

Berbicara terpisah, pengamat politik dari Para Syndicate, Ari Nurcahyo mengingatkan Partai Demokrat sampai hari ini belum melakukan deklarasi. Selama ini, yang baru dipegang masih sekadar dukungan dari pernyataan-pernyataan DPP Partai Demokrat.

Ia menekankan, jika Partai Demokrat sudah melakukan deklarasi capres, tentu Koalisi Perubahan dan pencapresan Anies Baswedan sudah bisa dibilang sah. Ari berpendapat, Partai Demokrat masih melihat peluang dari koalisi-koalisi lain.

"Demokrat masih melihat peluang posisi di kabinet, AHY Menpora, tentu akan jadi pertaruhan dan bisa jadi Koalisi Perubahan gagal. Ini posisi menggantung dari Demokrat yang perlu dibaca. Salah satu kunci tawaran Demokrat masuk ke kabinet," kata Ari, Rabu.

Senada, pengamat politik dari Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana mengatakan, isu reshuffle kabinet memang menarik bukan semata karena Menpora mundur. Tetapi, ada situasi menteri-menteri Nasdem yang kemungkinan diganti.

Hal ini jelas terkait posisi Partai Nasdem yang sudah pasti akan mengajukan capres mereka sendiri pada Pilpres 2024, yang mana berbeda dari pemerintah. Apalagi, Aditya memperkirakan koalisi pemerintah kemungkinan terbentuk lagi.

Ia melihat, reshuffle kabinet ke menteri-menteri dari Partai Nasdem seperti menjadi garis tegas kepada mereka yang selama ini di pemerintahan. Nasdem, lanjut Aditya, akan diposisikan seperti PKS dan Partai Demokrat selama ini.

Aditya berpendapat, kondisi itu sebenarnya sekaligus membuat posisi Partai Nasdem menjadi semakin krusial. Sebab, Nasdem yang hanya memiliki tiga kader mereka di kabinet, kemungkinan akan tersisa satu saja yaitu Menteri LHK.

Sebab, seperti yang banyak diperbincangkan beberapa waktu terakhir, Menteri Kominfo dan Menteri Pertanian kemungkinan besar akan terkena reshuffle. Namun, Aditya merasa, reshuffle kabinet justru akan menguatkan posisi Partai Nasdem.

"Kalau menteri Nasdem dikurangi dua malah memperkuat narasi yang mereka bangun kalau mereka antitesa dari koalisi pemerintahan. Dengan catatan, posisi Menpora yang kosong tidak ditawarkan ke AHY (Ketua Umum Partai Demokrat)," ujar Aditya.

 

Elektabilitasn Bakal Capres per Desember 2022 - (Infografis Republika)

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler