Kementan Dukung Pengembangan Sawit Berkelanjutan
Dukungan tersebut termasuk program percepatan sawit rakyat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah mendukung Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam pengembangan industri sawit berkelanjutan di Tanah Air. Dukungan tersebut, lanjutnya, termasuk program percepatan sawit rakyat yang harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani kelapa sawit.
"Presiden, Wakil Presiden, dan menteri all out mendukung Gapki untuk menjaga industri sawit nasional. Termasuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat," kata Syahrul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (4/3/2023).
Sebelumnya, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Gapki di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023), Syahrul menyatakan, sawit terus menjadi penopang dan andalan perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Komoditas strategis nasional ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ungkapnya, nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 sebesar Rp 640,56 triliun atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021. Subsektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp 622,37 triliun (97,16 persen).
Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada 2022 paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp 468,64 3 triliun (75,30 persen).
"Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditas perkebunan di antaranya kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat," kata Syahrul.
Menurut dia, kontribusi kelapa sawit tersebut ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar. Sekitar 6,9 juta hektare merupakan milik pekebun sawit rakyat.
"Namun, kondisi kebun sawit rakyat kita terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas dan capaian peremajaan," katanya.
Mentan mengatakan, kemitraan antara perusahaan kelapa sawit besar baik swasta maupun BUMN dan perkebunan rakyat harus diperkuat. Kemitraan ini akan mendorong peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Setiap tahun, PSR ditargetkan seluas 180 ribu hektare yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. "Gapki harus dapat mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan pihaknya sebagai asosiasi sektor hulu perkebunan kelapa sawit merupakan mitra pemerintah. Gapki tetap fokus untuk terus menjaga dan mendorong kemajuan industri sawit dan tetap mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa. Ini terbukti selama tiga tahun masa pandemi, industri sawit dapat cepat kembali pulih dalam menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi.
"Selama pandemi, tidak ada pemutusan hubungan kerja di industri sawit," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika