Berencana Hentikan Reformasi Peradilan, Menhan Israel Dipanggil Netanyahu

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanggil Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Kamis (23/3/2023). Sebelum pemanggilan itu, muncul laporan Gallant ingin menghentikan rencana perombakan yudisial pemerintah.

Sebuah pernyataan yang rencananya akan disampaikan oleh Gallant ditangguhkan setelah dia dipanggil oleh kantor perdana menteri. Menurut media Israel, pernyataan itu ingin menyerukan penghentian rencana atas nama menjaga ketertiban di jajaran militer.

Netanyahu tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah saat menyampaikan pidato di televisi dalam upaya mengendalikan peradilan. Dia menawarkan tanda damai kepada ratusan ribu orang Israel yang selama berbulan-bulan telah turun ke jalan karena rencana tersebut. Namun dia tidak menawarkan secara spesifik untuk menyelesaikan perbedaan yang ada.

Gallant sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran tentang gelombang warga Israel yang telah berjanji untuk tidak mempedulikan panggilan untuk tugas cadangan militer jika reformasi dilanjutkan. Dia mengatakan fenomena tersebut dapat melemahkan kesiapan perang dan kohesi nasional.

Menurut Kementerian Pertahanan, anggota senior partai konservatif Netanyahu Likud itu mengulangi kekhawatirannya dalam pengarahan kepada Netanyahu pada Kamis setelah dipanggil oleh perdana menteri. Perombakan yudisial juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan demokrasi Israel di luar negeri.  Pejabat senior di Kementerian Keuangan memperingatkan pada pekan ini tentang reaksi ekonomi.

"Cukup sudah," kata Netanyahu dalam pernyataan yang mengakui keprihatinan kedua belah pihak yang berseteru dengan konstitusi.

"Saya mengesampingkan semua pertimbangan lain dan demi bangsa kita akan melakukan apapun untuk mencapai solusi," ujar perdana menteri Israel itu.

Netanyahu  terdengar siap mengejar reformasi peradilan yang dinilai akan bertanggung jawab. Rencana ini termasuk Rancangan Undang-Undang yang akan diratifikasi minggu depan. Aturan itu jika disahkan akan mengekang beberapa kekuatan Mahkamah Agung dan memperketat pengaturan politik atas penunjukan hakim.

Tapi, Netanyahu menawarkan kepastian bahwa hak-hak individu akan dilindungi oleh hukum. Proposal untuk memungkinkan parlemen mengesampingkan beberapa keputusan Mahkamah Agung dengan mayoritas tipis di antara anggota parlemen tidak akan terjadi.

Pemimpin oposisi dan mantan perdana menteri Israel Yair Lapid menolak pernyataan Netanyahu itu. Dia menyatakan janji yang disampaikan sebagai kebohongan dan menunjukan keretakan yang tampak di dalam Likud.

"Saya menyerukan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di Likud: Hentikan upaya untuk mengubah kami menjadi negara non-demokratis. Dengarkan ratusan loyalis patriotik yang turun ke jalan," ujar Lapid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika