Alasan Reformasi Peradilan Datangkan Krisis Serius Bagi Israel

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel berada dalam cengkeraman salah satu krisis internal paling serius dalam sejarahnya dengan keributan atas rencana pemerintah untuk mengubah cara kerja sistem peradilan. Berikut adalah panduan singkat tentang apa yang sedang terjadi dalam konflik tersebut

Apa yang terjadi di Israel?
Sejak awal tahun, protes besar-besaran diadakan setiap minggu oleh kelompok yang menentang rencana reformasi pemerintah. Skala protes telah meningkat, dengan ratusan ribu orang memadati jalan-jalan di Tel Aviv dan kota-kota lain di seluruh negeri.

Mereka menyerukan reformasi peradilan dihapuskan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengundurkan diri. Saingan politiknya telah mempelopori protes, meskipun penentangan sengit terhadap reformasi telah melintasi garis politik.

Kini banyak cadangan pasukan militer ikut memprotes dengan menolak melapor untuk bertugas. Kondisi itu memicu peringatan bahwa krisis tersebut akan mengancam keamanan Israel.

Apa yang membuat orang begitu marah?
Lawan Netanyahu mengatakan, reformasi akan sangat merusak demokrasi Israel. Aturan baru dapat melemahkan sistem peradilan yang secara historis telah mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah.

Penentangan yang kuat ditujukan untuk pemerintah sayap paling kanan dalam sejarah Israel dan terhadap Netanyahu sendiri. Kritikus mengatakan reformasi akan melindungi Netanyahu yang saat ini diadili atas dugaan korupsi dan membantu pemerintah mengesahkan undang-undang tanpa adanya keseimbangan.

Bagaimana reformasi hukum di pusat krisis?
Reformasi ini menyangkut kekuatan pemerintah versus kekuatan pengadilan untuk memeriksa dan bahkan mengesampingkan pemerintah. Rencana pemerintah menempatkan kekuasaan Mahkamah Agung untuk meninjau atau membatalkan undang-undang akan dilemahkan. Mayoritas di Knesset atau parlemen Israel juga dapat mengesampingkan keputusan pengadilan.

Pemerintah akan menentukan siapa yang menjadi hakim, termasuk di Mahkamah Agung, dengan meningkatkan perwakilannya di komite yang mengangkat lembaga itu. Menteri tidak akan diharuskan untuk mematuhi nasihat penasihat hukum yang selama ini dipandu oleh jaksa agung yang saat ini harus dipatuhi berdasarkan undang-undang.

Satu reformasi telah disahkan menjadi undang-undang dengan menghapus kekuatan jaksa agung untuk menyatakan perdana menteri yang sedang menjabat sebagai tidak layak untuk menjabat. Ada spekulasi bahwa jaksa agung sedang bersiap untuk melakukan tindakan tersebut terhadap Netanyahu karena konflik kepentingan antara reformasi dan persidangannya yang sedang berlangsung.

Akankah pemerintah mundur?
Setelah berminggu-minggu menentang pengunjuk rasa, Netanyahu mengatakan pada Senin (27/3/2023) malam, akan menunda bagian penting dari undang-undang tersebut setidaknya selama sebulan.

"Untuk memberikan waktu bagi kesepakatan luas," ujar perdana menteri itu dikutip dari BBC.

Langkah itu disambut dengan hati-hati oleh oposisi. Kedua belah pihak mengatakan bersedia untuk bergerak maju dalam dialog dan dengan Netanyahu menjelaskan perombakan tidak akan dibatalkan tetapi disahkan dalam satu atau lain bentuk.

Tapi Netanyahu menghadapi tekanan dari para menteri sayap kanan di kabinetnya sendiri. Para menteri itu bersikeras reformasi harus disahkan dan tidak diperlunak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika