Wapres Ma'ruf Dapat Gelar Bapak Ekonomi Syariah dari Kampus Aceh

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendapat sebutan "Bapak Ekonomi Syariah" dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry di Banda Aceh, Provinsi Aceh.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UIN Ar-Raniry yang memberikan saya gelar. Akan tetapi,gelarnya terlalu besar, gelar sebagai 'Bapak Ekonomi Syariah'," kata Wapres Ma'ruf saat memberikan kuliah umum di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, ia hanya sekrup dan baut saja dari gerakan ekonomi syariah. Ia juga menyebut perannya dalam pengembangan ekonomi syariah hanya sedikit. Dalam acara itu, dilakukan peluncuran buku Ma'ruf Amin: Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Buku tersebut ditulis dan disunting oleh civitas academica UIN-Raniry.

"Saya mengatakan kalau di tulisan itu (saya terlihat) bagus, itu bukan karena kehebatan saya, melainkan kepintaran penulis mendramatisasi sesuatu jadi hebat. Kalau ada sesuatu yang punya nilai, bukan karena saya hebat, melainkan karena pemberian Allah, karena kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah," ungkap Wapres.

Dalam kuliah umumnya, Wapres berharap Aceh dapat menjadi contoh penerapan ekonomi syariah di Indonesia.

"Tingkatkan peran perguruan tinggi dalam mendampingi para pelaku usaha, terutama UMK, yaitu usaha menengah dan kecil, agar ekonomi dan keuangan syariah di Aceh Darussalam makin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," tambah Wapres.

Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, Indonesia berada di peringkat ke-4 dalam ekonomi syariah. Selain itu, Indonesia juga menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia dengan pengeluaran mencapai 184 miliar dolar AS pada tahun 2020 atau 11,34 persen dari pengeluaran global.

"Besarnya potensi ekonomi ditambah populasi muslim terbesar di dunia yang kita miliki, tentu selayaknya menjadi pemacu agar kita tidak sekadar menjadi pasar bagi produk halal," kata Wapres.

Menurut Wapres, pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi dan keuangan syariah dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Selanjutnya, guna mengakomodasi penambahan keanggotaan, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta penguatan tugas dan fungsi.

Sejauh ini, telah terbentuk 12 KDEKS, yaitu di Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Lampung, dan Kalimantan Selatan, dan segera menyusul beberapa provinsi lainnya di tahun ini.

"Saya menaruh harapan KDEKS Provinsi Aceh juga segera terbentuk dengan kekhasannya," ungkap Wapres.

Wapres pun berharap bangsa Indonesia harus mampu menjadi pemain utama sebagai produsen dan layanan halal terkemuka di dunia. Ke depan seluruh stakeholder ingin Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional Indonesia saat ini baru 25,44 persen, sementara di sektor perbankan pangsa perbankan syariah masih sekitar 7 persen.

"Untuk itu, percepatan laju ekonomi dan keuangan syariah nasional membutuhkan political will yang kuat dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ungkap Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika