Bela Bima, Anggota DPR: Aspirasinya yang Harus Ditangkap Bukan Orangnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung I mengatakan, pernyataan Bima Yudho Saputro terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merupakan bentuk aspirasi sekaligus keluhan terhadap pemerintah provinsi di sana. Salah satunya adalah perihal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Hal serupa juga juga ditemukannya di banyak daerah di Lampung, ketika ia berkeliling di dapilnya. Jelasnya, masalah infrastruktur adalah keluhan yang paling utama dan selalu ditanyakan kepadanya.

"Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi, karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," ujar Taufik lewat keterangannya, Ahad (16/4/2023).

Selama menjadi anggota DPR dari Dapil Lampung I, ia telah berkeliling sampai ke pelosok-pelosok. Mulai dari naik-turun gunung, masuk-keluar hutan, menyusuri pesisir pantai, dan masuk ke daerah terpencil yang sulit dijangkau.

"Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat," ujar Taufik.

Ia menyadari, membangun, merawat dan memperbaiki jalan butuh anggaran besar. Namun, aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan hanya sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya.

"Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur. Sehingga kebijakan dan pembangunan sarana penunjang pemberdayaan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik anggaran dan kebijakan infrastruktur," ujar Taufik.

Agar dapat optimal, perlu peran masyarakat dan orang-orang seperti Bima dalam merumuskan kebijakan-kebijakan seperti ini. Begitu pula dengan rencana-rencana pembangunan di Provinsi Lampung yang masih belum selesai, seperti pembangunan Kota Baru.

Ia sendiri menyaksikan masih banyak yang terbengkalai belum ada kemajuan berarti dari pembangunan tersebut. Meski demikian, upaya pemerintahan provinsi Lampung untuk menyegerakan penyelesaian Kota Baru perlu didukung bersama.

"Tentunya agar dapat optimal terlaksana maka perubahan paradigma dengan memberdayakan masyarakat saat mengambil keputusan dan kebijakan dapat membantu terlaksananya harapan itu," ujar Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika