Pengawas Parlemen Inggris Perpanjang Penyelidikan Perusahaan Istri Perdana Menteri Sunak

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Komisaris standar parlemen Inggris telah memperluas penyelidikan terhadap perusahaan istri Perdana Menteri Rishi Sunak. Penyelidikan itu terkait dengan kepemilikan saham istri Sunak di sebuah perusahaan pengasuhan anak yang mendapat keuntungan dari kebijakan baru pemerintah.

Penyelidikan tersebut pertama kali dibuka pada 13 April. Komisaris standar parlemen bertanggung jawab atas kode etik House of Commons dan menyelidiki dugaan pelanggaran.

Daftar penyelidikan menunjukkan, penyelidikan diperpanjang pada 20 April untuk mencakup bagian dari kode etik yang mengatakan bahwa anggota parlemen tidak boleh mengungkapkan rincian penyelidikan oleh komisaris.

Pada saat investigasi dipublikasikan, juru bicara perdana menteri mengonfirmasi, kepemilikan saham istri Sunak di Koru Kids telah diumumkan secara transparan. "Saya tidak akan berspekulasi tentang apa yang sedang atau tidak diselidiki oleh komisaris," kata juru bicara Sunak pada Senin (24/4/2023) ketika ditanya tentang perpanjangan penyelidikan.

Sunak menghadapi penyelidikan oleh parlemen mengenai keterkaitannya dengan perusahaan milik istrinya, Akshata Murty. Juru bicara Sunak mengatakan, perdana menteri akan kooperatif dengan komisaris parlemen dalam penyelidikan tersebut.

Sunak sedang diselidiki terkait deklarasi kepentingan secara terbuka dan jujur di bawah aturan yang ditetapkan oleh komisaris standar parlemen. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan perusahaan pengasuhan anak yang dimiliki istrinya. Komisaris akan memutuskan apakah seorang anggota parlemen telah melanggar aturan setelah penyelidikan.

Istri Sunak memegang saham di perusahaan pengasuhan anak yang mendapatkan insentif anggaran dari pemerintah. Para Maret lalu, Sunak menghadapi pertanyaan tentang saham yang dipegang istrinya di Koru Kids, yaitu sebuah agen pengasuhan anak yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan baru yang diluncurkan pada musim semi.

Menteri Keuangan Inggris, Jeremy Hunt mengumumkan percontohan pembayaran baru untuk pengasuh anak. Murty terdaftar sebagai pemegang saham di Koru Kids. Percontohan bonus untuk pengasuh anak diumumkan dalam Anggaran Pemerintah pada 15 Maret sebagai bagian dari perombakan pengasuhan anak oleh pemerintah.

Hunt mengatakan pemerintah akan memberikan pembayaran insentif sebesar 600 poundsterling untuk profesi pengasuh anak independen. Sementara insentif bagi pengasuh anak yang bergabung melalui agen mendapatkan insentif lebih tinggi yaitu 1.200 poudsterling. 

Proyek percontohan ini dapat meningkatkan jumlah profesi pengasuh anak dan menghasilkan lebih banyak bisnis untuk agen perusahaan seperti Koru Kids. Perusahaan itu terdaftar sebagai salah satu dari enam agen pengasuh anak di situs web pemerintah.

Di situs webnya, Koru Kids menyambut baik reformasi pemerintah. Perusahaan mengatakan, insentif baru yang terbuka untuk pengasuh anak sangat bagus.

Situs web tersebut mengatakan pengasuh anak baru akan mendapatkan bonus sebesar 1.200 poundsterling jika mereka mendaftar melalui agen seperti Koru Kids yang menawarkan komunitas, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan.

Sunak tidak menyebutkan hubungan antara Murty dengan Koru Kids ketika dia diinterogasi oleh anggota parlemen atas kebijakan pengasuhan anak dalam sidang komite parlemen pada 28 Maret.

Dalam sepucuk surat kepada komite, yang dikirim beberapa hari setelah sidang, Sunak mengatakan, kepemilikan saham istrinya telah diumumkan ke Kantor Kabinet dan pernyataan kepentingan para menteri yang diperbarui akan segera dikeluarkan. Dalam suratnya, Sunak mengatakan daftar kepentingan menteri bertujuan untuk menghindari atau mengurangi potensi konflik kepentingan.

Daftar kepentingan menteri terpisah dari daftar kepentingan anggota parlemen, yang mengatakan bahwa para anggota harus selalu mempertimbangkan apakah mereka memiliki konflik kepentingan. Daftar tersebut belum diperbarui selama hampir satu tahun dan terakhir disusun oleh Lord Geidt, yang mengundurkan diri sebagai penasihat etika mantan perdana menteri Boris Johnson.

"Perdana menteri telah menyatakan dalam tanggapannya kepada Komite Penghubung bahwa dia yakin proses yang tepat telah diikuti untuk menghindari atau mengurangi potensi konflik kepentingan, dan bahwa kepentingan pasangan atau mitra perdana menteri bukanlah sesuatu yang akan mempengaruhi tindakan mereka baik sebagai menteri atau sebagai anggota parlemen," kata juru bicara Sunak, dilaporkan BBC, Senin (17/4/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika