PPP: Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Peluang Ganjar-Prabowo
PPP sebut pertemuan Jokowi dan ketua umum parpol membahas peluang Ganjar dan Prabowo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy mengatakan enam ketua umum partai politik akan berhalal bihalal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Silaturahim tersebut juga berpeluang membahas dipasangkannya Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto lewat koalisi besar.
"Pertemuan nanti malam yang rencananya dihadiri seluruh ketum-ketum parpol pendukung pemerintah, minus Nasdem. Berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar-Prabowo sebagai capres-cawapres," ujar pria yang akrab disapa Rommy itu lewat keterangannya, Selasa (2/5).
Namun, potensi tersebut tentu bertolak belakang dengan kenyataan politik saat ini. Sebab, Prabowo oleh Partai Gerindra sudah diamanatkan lewat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk diusung sebagai calon presiden (capres).
"Tentu hal ini terpulang ke Prabowo, apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres," ujar Rommy.
Jika koalisi besar tak terwujud, pertemuan nanti malam akan akan memfinalisasikan distribusi kekuatan dari enam partai politik di pemerintahan. Adapun situasinya saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menjalin kerja sama dengan PPP untuk mengusung Ganjar sebagai bakal capres.
Tersisa empat partai yang disebutnya belum menentukan sikap finalnya, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pendistribusian ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
"Khususnya mega-mega proyek infrastruktur seperti IKN, jalan tol, bendungan, bandara, dan lain-lain. Ini sejalan dengan harapan Pak Jokowi di beberapa kesempatan terbatas yang mengatakan, bahwa presiden 2024 diharapkan tetap diusung dan dimotori oleh anggota parpol pendukung pemerintahan saat ini," ujar Rommy.
Adapun satu partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan tak akan ikut dalam silaturahim lebaran. Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Meikyansah mengkonfirmasi bahwa partainya tak diundang dalam pertemuan tersebut.
"Yang jelas sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh atau Sekjen, dan lain-lain," ujar Charles saat dikonfirmasi.
Kendati tak diundang dalam pertemuan itu, Partai Nasdem mengaku tak ada masalah dengan hal tersebut. Pihaknya menghormati keputusan Jokowi yang tak mengundang Partai Nasdem dalam silaturahim lebaran tersebut.
"Kalau dalam pemerintahan tidak ada yang pernah berubah dari Nasdem, mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sampai selesai masa jabatannya," ujar Charles.
Ikuti Whatsapp Channel Republika