Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol, Politisi PDIP : Bukan Instruksi Partai
Apa yang dilakukan Jokowi dan ketum partai politik bagian komunikasi yang menguatkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi beberapa kali melakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, pertemuan itu merupakan inisiatifnya sebagai Presiden RI.
Artinya, pertemuan-pertemuan yang sudah beberapa kali dilakukan Presiden Jokowi itu memang bukan instruksi dari PDIP atau Megawati Soekarnoputri. Sekaligus, tidak dilakukan pula oleh Jokowi sebagai petugas partai.
Dia mengingatkan, Presiden Jokowi didukung parpol-parpol yang disebut dalam koalisi pemerintahan. Karenanya, Masinton menekankan, Jokowi tentu saja memiliki kepentingan melakukan komunikasi ke ketum-ketum parpol.
"Tentu beliau berkepentingan melakukan komunikasi terhadap ketum-ketum parpol. Beliau, misal, bertemu parpol-parpol lain di luar PDIP, kadang bikin kegiatan dengan kelompok relawan, itu beliau sebagai presiden," kata Masinton dalam OTW 2024 yang digelar Kedai Kopi, Rabu (3/5).
Dalam konteks PDIP, dia menuturkan, Presiden Jokowi tentu sudah memahami apa yang harus dilakukan. Apalagi, terkait capres atau pilpres yang sudah dipilih Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yaitu Ganjar.
Maka itu, Masinton tidak membenarkan kalau pertemuan-pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut merupakan instruksi dari PDIP. Dia menyampaikan, itu kesadaran diri dari Jokowi sebagai Presiden RI.
"Apalagi, parpol selama ini mendukung pemerintah. Artinya, itulah yang memang harus dilakukan, beliau sebagai presiden, membangun komunikasi dengan semuanya, di luar dengan instansi pemerintahan yang dikepalai," ujar Masinton.
Anggota Komisi XI DPR RI itu berpendapat, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan ketum-ketum partai politik itu bagian komunikasi yang saling menguatkan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan ke depan.
Masinton merasa, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan ketum-ketum partai politik sangat baik menghadapi dinamika 2024. Sebab, komunikasi sudah bisa dilakukan sejak awal untuk meminimalisir potensi gangguan.
"Sehingga, perdebatan apapun nanti dari kandidat calon tidak membelah masyarakat kita seperti pengalaman kita dalam pilkada 2017 lalu seperti di Jakarta dan Pemilu 2019," kata Masinton.
Menurut Masinton, kalau tokoh-tokoh bangsa, pemimpin-pemimpin partai politik bisa berkumpul, itu sangat baik. Apalagi, tidak cuma di Istana, Presiden Jokowi hadir pula dalam pertemuan yang digelar di tempat lain.
"Itu dari zaman era dulu sudah ada di Istana, Pak SBY melakukan hal yang sama, persoalan tempat tidak ada masalah, kecuali Istana berubah jadi kantor parpol a itu bermasalah, kalau kumpul dengan tokoh partai tidak," ujar Masinton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika