Syarat Erick untuk Freeport, Tambah Direksi dari Papua
BUMN meminta PTFI menambah direksi yang berasal dari putra daerah, Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya memberikan tiga permintaan terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI). Poin pertama, BUMN meminta PTFI menambah direksi yang berasal dari putra daerah, Papua.
Erick mengatakan, banyak dari putra Papua yang memiliki kapasitas mumpuni untuk berada di jajaran PTFI. Erick menyebut penambahan direksi asal Papua merupakan hal yang lumrah jika melihat operasional PTFI yang sudah sangat lama di tanah Papua.
"Ketika saya menjabat, saya minta ditambah. Alhamdulillah waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta ditambah lagi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua ini merasa disisihkan. Saya sudah melihat di lapangan, mereka banyak yang mampu," ujar Erick saat ramah tamah dengan media di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Poin kedua, Erick juga meminta adanya peningkatan hilirisasi dalam penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur dan pembangunan smelter di Papua. Erick menyampaikan, hilirisasi menjadi salah satu komitmen yang telah disepakati PTFI agar Indonesia tidak terus menerus mengirimkan bahan baku mentah ke luar negeri.
"Oleh karena itu, kita mendorong penyelesaian smelter di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita tentu harus dorong itu," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.
Erick menyampaikan, permintaan ketiga ialah adanya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah sebesar 10 persen saat kontrak tambang PTFI sudah berakhir. Erick menyebut penambahan kepemilikan saham bertujuan meningkatkan pendapatan negara, pajak, hingga dividen.
"Kalau kontrak sudah selesai, mau diperpanjang ya nambah saham. Pendanaannya nanti, belum negosiasi," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika