Wapres 'Senggol' Ketum-Ketum Partai Jadi Menteri
Wapres meminta ketua umum yang menjadi menteri tidak mengabaikan tugasnya.
REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau agar para ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tidak mengabaikan tugas masing-masing.
"Tentu yang kita harapkan karena dia (para ketua umum partai) adalah pejabat, sebaiknya jangan sampai kemudian tugasnya terabaikan, jangan sampai mengabaikan tugasnya," kata Wapres Ma'ruf Amin di Bengkulu, Kamis (4/5/2023).
Diketahui ada tiga orang ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin saat ini.
"Ya memang kalau pejabat yang kebetulan dia pimpinan parpol karena memang sekarang sudah tahun politik pasti akan sibuk, maka akan terlibat persoalan politik dalam menghadapi pemilu, pilpres, dan pileg," ungkap Ma'ruf.
Saat ini sudah dimulai masa untuk pendaftaran nama-nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sedangkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dimulai pada 19 Oktober 2023.
"Harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu imbauan saya karena tugas dia ganda, karena memang pimpinan parpol," tegas dia.
Tiga orang pimpinan parpol dalam kabinet saat ini adalah pertama adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi. Zulhas sejak 2015 menjabat sebagai Ketua Umum PAN.
Kedua, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dalam perombakan kabinet pada Juli 2016. Selanjutnya ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam periode pemerintahan 2019-2024.
Ketiga, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang pada masa Pilpres 2014 dan 2019 adalah rival Presiden Jokowi. Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa jabatan 2019-2024.
Sedangkan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Plt Ketum PPP) Muhammad Mardiono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Mardiono sebelumnya adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pada 2 Mei 2023, Presiden Joko Widodo menggelar halalbihalal dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Merdeka.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiyono.
Situasi politik menjelang Pemilu 2024 kian menghangat setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.
Ganjar Pranowo merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei. Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokrat, PKS, dan Partai NasDem.
Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang partainya menjalin koalisi dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara, Golkar, PAN, dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika