Nasdem Ingatkan Jokowi Netral di Pilpres 2024 Agar Tinggalkan Legacy yang Baik
Surya Paloh disebut ingin agar Jokowi memposisikan diri sebagai negarawan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengaku, Ketum Nasdem Surya Paloh ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral pada Pilpres 2024. Hal itu pula yang diungkapkan Surya Paloh kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Netralitas tersebut dipandangnya sebagai bagian dari menjaga kondusivitas dalam negeri. Suparwoto mengeklaim, pandangan Surya Paloh itu juga disebutnya diamini oleh Luhut dalam makan siang bersama keduanya di Wisma Nusantara. Jakarta.
"Sejak tahun 2014 bukan sekadar pendukung, kami adalah pengusung utama, maka kami tuh ingin Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik. Baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, tata negara, dan sebagainya yang intinya, berpihak pada konstitusi dan moral politik yang baik," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta.
Dukungan atau endorse dari Jokowi dinilainya akan membuat proses Pilpres 2024 tak berimbang. Seyogianya, Jokowi dan pemerintahannya tak berpihak kepada calon presiden (capres) tertentu.
"Biarkanlah putra putri terbaik berkompetisi melalui mekanisme konstitusional dan melalui proses politik yang baik. Itu tadi penegasan begitu," ujar Sugeng.
Dukungan atau endorse Jokowi kepada sosok tertentu pada Pilpres 2024 memang merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Surya Paloh ingin agar Jokowi memposisikan diri sebagai negarawan jelang kontestasi nasional tersebut.
"Mestinya, mohon maaf, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan gitu. Jadi tidak perlu, betul bahwa itu adalah hak asasi masing-masing, tapi kan masing-masing namanya pejabat publik itu kan ada namanya privilege, tetapi ada juga hak yang harus dibatasi," ujar Sugeng.
"Intinya bagaimana meng-endorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," kata Ketua Komisi VII DPR itu.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, apa yang dilakukan Jokowi terhadap sosok-sosok yang digadang sebagai capres bukan merupakan cawe-cawe atau ikut campur. Justru sebaliknya, capres haruslah mendapatkan dukungan dari Jokowi.
"Peran Bapak Presiden Jokowi ini bukan dia mau cawe-cawe, jadi hilangkan dulu pemikiran mau cawe-cawe. Ini yang membutuhkan itu bukan Bapak Presiden Jokowinya, capres-capresnya ini yang membutuhkan dukungan Bapak Presiden Jokowi," ujar Bahlil dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu (3/5/2023).
Jokowi dipandangnya memiliki peran penting dalam memenangkan capres pada Pilpres 2024. Sehingga, ia mengimbau capres untuk tidak menjadi antitesa dari Jokowi.
"Jadi hati-hati ini capres-capres kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah hasilnya tahu sendiri. Jadi saya mau jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi," ujar Bahlil.
"Tapi kalau capres yang membikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya nanti juga akan ketahuan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika