DPR akan Undang Menkeu dan Bappenas untuk Bahas Anggaran Subsidi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, turut menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi mobil listrik. Ia menilai, banyak sektor lain yang sebenarnya bisa diberikan perhatian untuk subsidi.

Mulai pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, memperkuat sektor pertanian, perikanan, hingga pangan pada umumnya. Semua itu dirasa lebih mendesak dibandingkan menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.

Gobel mengatakan, sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih besar dari pemerintah karena mereka yang sebenarnya paling berhak dibantu. Jadi, subsidi lebih tepat diberikan ke yang membutuhkan.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan mendesak, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya," kata Gobel, Selasa (15/5/2023).

Gobel mengaku prihatin dengan subsidi mobil listrik tersebut. Karena itu, dia mengungkapkan, DPR akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas anggaran subsidi itu. "DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang menteri keuangan dan kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini, mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak," ujar Gobel.

Gobel menuturkan, pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre bulanan. Artinya, tidak ada masalah permintaan sehingga pemerintah tidak seharusnya turun tangan dengan memberi subsidi mobil listrik.

Sebaiknya, Gobel melanjutkan, pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. Ia mengajak untuk mengefektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak.

"Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Politisi dari Partai Nasdem itu menyatakan, di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus lima tahun terakhir. Pada 2019, anggaran subsidi pupuk Rp 34,4 triliun. Namun, jadi Rp 31 triliun pada 2020, Rp 29,1 triliun pada 2021, Rp 25,3 triliun pada 2022 dan Rp 24 triliun pada 2023. Artinya, dalam lima tahun terakhir ini subsidi pupuk memang terus berkurang hampir Rp 10 triliun.

Gobel mengaku selalu menerima pengaduan petani yang sulit mendapatkan pupuk saat masa tanam. Namun, saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksi tidak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium.

Sehingga, tidak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut. Selain teknis dan edukasi, pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN tidak kalah penting. APBN menjadi instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa.

"APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa, ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tidak maju-maju," ujar Gobel. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika