Survei: Publik Endus Pejabat "Bermain" dalam Program Subsidi Kendaraan Listrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan hasil riset melalui media sosial khususnya Twitter terkait subsidi kendaraan listrik.

Temuan tersebut diperoleh dari riset pada rentang 8-12 Mei 2023. Dalam rentang waktu tersebut, Indef mengumpulkan 18.921 pembicaraan terkait penolakan subsidi kendaraan listrik dari sekitar 15.319 akun.

Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo mengatakan, dari riset itu, Indef mendapati sebagian warganet menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi pejabat pemerintahan yang berstatus juga sebagai pengusaha. Pada program subsidi kendaraan listrik, Indef mengungkapkan, ada pejabat-pejabat yang sering dihubung-hubungkan dalam hal ini.

Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjabat juga sebagai Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Bahkan kerap kali ia disebut-sebut karena afiliasinya dengan PT TBS Energi Utama Tbk yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memproduksi kendaraan listrik Electrum. 

"Ini memunculkan kecurigaan dari masyarakat yang berpikir, jangan-jangan subsidi ini bagi para pengusaha ini sendiri, bukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Topik ini cukup hangat dibahas media sosial," ucap Wahyu dalam diskusi daring bertajuk Subsidi Mobil Listrik: Insentif untuk yang Berdaya Beli, dikutip Republika pada Senin (22/5/2023).

Selain adanya kecurigaan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik hanya menguntungkan beberapa pihak, lanjut Wahyu, penolakan juga dilontarkan warganet karena adanya anggapan bahwa kendaraan listrik tidak mengurangi polusi secara signifikan. Selain itu, ada juga pandangan yang melihat bahwa pasar kendaraan listrik sudah cukup besar tanpa adanya subsidi.

Dari survei tersebut ditemukan sebanyak 67,17 dari warganet menyetujui pengalihan subsidi ini digunakan kendaraan umum berbasis listrik. Terlebih, warganet juga menilai subsidi kendaraan listrik pribadi berpotensi tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan berbagai pihak saja.

"Sebanyak 67,17 persen warganet sepakat dengan ide subsidi kendaraan listrik dialihkan kendaraan umum berbasis listrik, karena kemanfaatannya akan lebih luas karena langsung menyentuh masyarakat umum, daripada subsidi ke pribadi," ucap dia.

Berdasarkan temuan ini, sebanyak 33 persen juga menolak ide pengalihan subsidi kendaraan listrik khusus kendaraan umum berbasis listrik. Hal ini dikarenakan subsidi kendaraan listrik bagi pribadi merupakan solusi yang paling tepat pengurangan emisi. Terlebih, warganet juga menilai perlu adanya masa transisi dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang akan dipermudah dengan adanya subsidi. 

"Yang lain ada yang menyebut subsidi BBM itu lebih tinggi dari subsidi kendaraan listrik, juga terakhir menyebutkan emisi karbon kendaraan listrik lebih sedikit dari kendaraan berbasis BBM, sehingga menolak ide Anies tersebut," ucap Wahyu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika