Israel Lobi Sekjen PBB Agar tidak Masuk Daftar Hitam
Israel bisa masuk daftar hitam atas kejahatan terhadap anak-anak Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Mayor Jenderal Israel Ghassan Alian dan Utusan Israel untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Gilad Erdan pada Selasa (23/5/2023) melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Alian dan Erdan berupaya membujuk Guterres agar tidak menambahkan Israel ke dalam daftar hitam negara dan kelompok yang melecehkan anak-anak selama konflik.
Sindikat Berita Yahudi (JNS) melaporkan, Alian memberikan informasi kepada Guterres terkait anak-anak Palestina yang diduga terluka oleh rudal yang ditembakkan dari Gaza yang jatuh ke wilayah Gaza. Dia juga memberikan dugaan bukti kepada Guterres bahwa sejumlah anak Palestina di bawah umur yang terbunuh dalam operasi Israel memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok teror, sehingga mendistorsi gambaran yang dilukiskan dalam laporan PBB.
Para pejabat Israel itu juga memberikan contoh-contoh penghasutan teror yang merajalela di Otoritas Palestina, baik di media sosial dan jaringan internet maupun di sekolah-sekolah. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat keterlibatan anak-anak dan remaja dalam aksi terorisme.
"Kami memberikan data yang jelas kepada sekretaris jenderal yang membuktikan bahwa, mayoritas anak di bawah umur Palestina yang terbunuh dalam satu tahun terakhir terlibat dalam tindakan kekerasan dan terorisme, dan informasi ini dihilangkan dari data PBB," ujar Erdan, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (25/5/2023).
Laporan PBB menyebut organisasi teror terkenal seperti ISIS, Alqaeda, dan Boko Haram atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak. Sebuah laporan pafa 2021 memperingatkan bahwa Israel akan ditambahkan ke dalam daftar hitam jika jumlah korban anak-anak Palestina meningkat pada 2022. JNS melaporkan, 80 anak Palestina menjadi sasaran penganiayaan oleh pasukan pendudukan Israel.
Selaim itu, disebutkan juga bahwa Israel menolak 1.800 aplikasi untuk anak-anak Palestina yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri. Penolakan aplikasi ini telah menewaskan 53 anak Palestina pada 2022.
Erdan dan Alian memberikan informasi kepada Guterres bahwa organisasi teroris menggunakan anak-anak Palestina sebagai perisai manusia, serta menembakkan rudal dan roket dari daerah padat penduduk. Erdan menegaskan, semestinya Palestina yang dimasukkan ke dalam daftar hitam atas kematian anak-anak mereka di tangan pasukan pendudukan Israel.
“Siapa pun yang bertanggung jawab atas penghasutan dan perekrutan anak di bawah umur untuk pembunuhan dan terorisme adalah yang harus dimasukkan dalam daftar hitam, bukan IDF (Pasukan Pertahanan Israel), yang merupakan tentara paling bermoral di dunia,” ujar Erdan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika