Koalisi Pejalan Kaki Protes Penutupan Trotoar di Kedubes AS Sejak Zaman Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penutupan trotoar di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dikeluhkan oleh pejalan kaki. Trotoar yang telah diblokade sejak lama itu diminta untuk dibuka agar memenuhi hak pejalan kaki.

Pengamatan Republika.co.id di kawasan Kedubes AS pada Senin (5/6/2023) siang, tampak di bagian depan gedung Kedubes itu terdapat pembatas beton dan kawat berduri di jalan trotoar tepat di ujung kiri atau barat Kedubes AS yang bersebelahan dengan Istana Wakil Presiden (Wapres). Di sepanjang jalan trotoar depan kedutaan tersebut terlihat pembatas beton yang berjejeran ke arah timur. Beberapa penjaga keamanan berada di lokasi dan sesekali mengarahkan pejalan kaki untuk tidak melewati trotoar.

"Lewat sana ya," kata salah satu petugas keamanan kepada Republika saat melintasi jalan depan Kedubes AS dari arah Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.

Trotoar tersebut dilarang dilintasi, sehingga harus melintasi bahu jalan. Beberapa pejalan kaki memang mau tidak mau turun ke badan jalan raya untuk melanjutkan perjalanan lewat trotoar saat tiba di depan Istana Wapres, hingga ke arah barat.

Penutupan trotoar di depan Kedubes AS tersebut diketahui telah terjadi cukup lama. Koalisi Pejalan Kaki merupakan komunitas para pejalan kaki yang telah lama menyuarakan soal hak atas fasilitas trotoar tersebut.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengatakan, pihaknya sudah memperjuangkan hak pejalan kaki di trotoar depan Kedubes AS itu sejak era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada sekitar satu dekade yang lalu.

"Kami sudah ingatkan kurang lebih dari mulai periode Pak Jokowi (sekitar 2012) karena beliau kan bilang ruang publik kami akan perhatikan," kata Alfred saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Alfred mengungkapkan bahwa diblokirnya jalan trotoar tersebut jelas memakan hak para pejalan kaki. Para pejalan kaki pun harus mengalah dengan melewati badan jalan dan bergumul di ujung jalan dengan kendaraan lainnya yang melintasi jalan. Kondisi itu menjadi perhatian penting terutama pada jam-jam sibuk.

"Karena kalau pagi dan sore volume pejalan kaki tinggi banget yang hanya diproteksi dengan traffic cone. Dan bulan lalu saya sempat menolong ojek online yang terjatuh di situ karena dia menghindari pejalan kaki di batas traffic cone," ungkapnya.

Alfred mengaku tidak mempermasalahkan hal itu kepada pihak Kedubes AS. Justru pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lah yang dinilai harus tegas memenuhi hak pejalan kaki.

"Ndilalah-nya Dinas Bina Marga kan baru membangun trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan, kenapa terputus? Kenapa sampai ke Istana Wapres saja, tidak sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan? Kan tinggal komunikasi, bersurat resmi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika