Kemenlu RI akan Koordinasi Bahas Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, akan menjalin koordinasi untuk membahas masalah blokade trotoar di depan gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengungkapkan, ada aspirasi publik agar trotoar tersebut dapat mereka akses.

“Akan dikoordinasikan, kebetulan pejabat yang terkait sedang tidak di tempat,” kata Teuku kepada Republika.co.id saat ditanya tentang apakah sudah ada koordinasi yang dijalin Kemenlu dengan Pemprov DKI dan Kedubes AS terkait masalah pemblokadean trotoar di depan gedung Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (6/6/2023).

Teuku menjelaskan, proses koordinasi oleh Kemenlu dengan pihak Kedubes AS akan dijalankan oleh pejabat dari Direktorat Fasilitas Diplomatik. Tugas direktorat tersebut adalah menangani hubungan antara pemerintah, dalam hal ini Kemenlu dengan perwakilan asing di Jakarta.

“Belum ada info karena pejabatnya sedang tidak di tempat,” ujar Teuku saat ditanya apakah saat ini sudah ada koordinasi yang dilakukan Kemenlu dengan Kedubes AS.

Saat berita ini ditulis, Republika.co.id juga telah mengirimkan pertanyaan kepada Kedubes AS untuk meminta keterangan dan tanggapan terkait isu pemblokadean trotoar di depan gedung Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan. Namun, Kedubes AS belum memberikan balasan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Wiwik Wahyuni mengatakan, ada aspirasi masyarakat agar dapat menggunakan atau mengakses trotoar di depan gedung Kedubes AS. “Memperhatikan animo dan aspirasi masyarakat untuk dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dan dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak,” ucap Wiwik kepada Republika.co.id, Senin (5/6/2023).

Penutupan trotoar di depan gedung Kedubes AS sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, menurut Koalisi Pejalan Kaki, penutupan akses atau pemblokadean trotoar tersebut sudah dikeluhkan sejak era Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dari sepanjang trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan, blokade hanya terdapat di depan area gedung Kedubes AS.

Desak dibuka 

Koalisi Pejalan Kaki mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka akses trotoar bagi pejalan kaki di titik tersebut. Mereka membandingkan penutupan trotoar dengan pembongkaran ruko di Pluit, Jakarta Utara, yang memakan bahu jalan. 

Sejumlah ruko akhirnya dibongkar setelah Ketua RT 02, RW 03, Kelurahan Pluit, Riang Prasetya, menemukan pelanggaran pembangunan ruko yang melewati batas garis jalan.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengatakan, keluhan atas hak pejalan kaki yang tidak terpenuhi di trotoar depan Kedubes AS telah disampaikan sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012. Artinya, sudah satu dekade lebih aspirasi itu disuarakan agar fasilitas umum digunakan sebagaimana mestinya oleh pejalan kaki.

Hingga kini, akses melintasi trotoar tersebut masih diblokade. Berdasarkan pantauan Republika.co.id pada Senin (5/6/2023) siang WIB, trotoar depan Kedubes AS masih ditutup dengan pembatas beton dan kawat berduri. Para pejalan kaki harus mengalah dengan turun ke bahu jalan, baik dari Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan maupun sebaliknya.

Ini ironis karena trotoar di sepanjang Jalan Merdeka Selatan dapat diakses pejalan kaki. Bahkan, di depan Istana Wakil Presiden yang bersebelahan dengan Kedubes AS, pun jalur pedestrian bisa diakses warga. Alfred mempertanyakan bagaimana komunikasi antara Pemprov DKI dan Kedubes AS dalam menanggapi keluhan warga bisa dicarikan solusinya.

"Bahkan akhir-akhir ini Dinas Bina Marga (DKI Jakarta) kan baru membangun trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan, terus saya tanya ini kenapa terputus? Kenapa sampai ke Istana Wapres saja? Tidak sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan?" kata Alfred menegaskan, saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Alfred menjelaskan, diblokadenya trotoar depan Kedubes AS telah memakan hak pejalan kaki. Terlebih, dia melanjutkan, hal itu menimbulkan kondisi bahaya bagi pejalan kaki yang mau tidak mau melintasi bahu jalan, juga bagi pengendara yang menghindari para pejalan kaki saat melintas.

"Kalau pagi dan sore volume pejalan kaki tinggi banget yang hanya diproteksi dengan traffic cone. Dan bulan lalu saya sempat menolong ojek online yang terjatuh di situ karena dia menghindari pejalan kaki di batas traffic cone," ujar Alfred.

Dia menyebut, jika ruko di Pluit bisa dibongkar, seharusnya hal sama juga berlaku pada trotoar di depan Kedubes AS. "Ruang publik ini fasos fasum ada namanya garis sepadan jalan garis sepadan bangunan itu diblok enggak bisa diakses, sementara bicara yang trotoar sama drainase dipakai pemilik warung (kasus di Pluit) berantemnya enggak keruan," kata Alfred.

"Sedangkan, yang ini enggak ada yang merasa terganggu padahal akses pejalan kaki. Jadi, sama kan yang masalah Pak RT dengan warung-warung karena menyerobot ruang publik," ujar Alfred.

Ikuti Whatsapp Channel Republika