ID Survey Dukung Predikat Whitelist Kapal Berbendera Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI mendukung predikat whitelist kapal berbendera Indonesia dalam pertemuan rutin Majelis BKI. Direktur Utama BKI Arisudono Soerono mengatakan perusahaan berupaya menjaga agar bendera Indonesia tetap bertahan dalam jajaran predikat whitelist dan pengakuan Port State Control (PSC).

"Upaya BKI untuk masuk IACS akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas Internasional terhadap aspek keselamatan serta keamanan pelayaran di Indonesia dan Internasional," ujar pria yang akrab disapa Ari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Ari mengatakan induk holding BUMN jasa survei atau ID Survey ini juga mengajak pelaku industri maritim untuk terus menguatkan peran BKI di ekosistem kemaritiman Indonesia. Dengan begitu, lanjut Ari, BKI dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri mengingat BKI telah memperoleh statement of compliance terkait produk IACS yang berarti kualitas klasifikasi dan survei statutoria BKI sudah setara dengan biro klasifikasi internasional.

"ID Survey saat ini memiliki aktivitas bisnis jasa survei yang meliputi Testing, Inspection, Certification (TIC). BKI terus menjadi badan klasifikasi terbaik sehingga bisa menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia," ucap Ari.

Sebagai upaya menjadi badan klasifikasi terbaik, lanjut Ari, BKI juga menyampaikan progresnya setelah menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS). Ari mengatakan BKI akan melakukan submission keanggotaan IACS dengan memenuhi beberapa kriteria yang disyaratkan pada tahun ini. 

Ari menyebut sejumlah manfaat dengan bergabung dalam IACS, salah satunya mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas status whitelist flag-state Indonesia serta memastikan kapal yang dibangun di Indonesia memenuhi standar internasional," kata Ari.

Selain itu, sambung Ari, juga bisa mengakses pasar internasional dengan lebih mudah dan memberikan kontribusi kepada negara dengan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor-impor sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ekonomi maritim.

Selain pemaparan perkembangan perusahaan, fokus jajaran Dewan Majelis BKI juga mempertahankan kategori whitelist yang menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan. Ketua Majelis BKI Laksamana TNI Marsetio mengungkapkan perlu dukungan dari semua pihak untuk mempertahankannya. 

"Saya memiliki tanggung jawab dalam membesarkan BKI, saya pernah terpikir apakah jalanan seperti jembatan Semanggi atau bangunan seperti Monas sudah diverifikasi? Untuk itu, perluasan bisnis dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak serta sektor bisnis," ujar Marsetio

Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Okto Irianto mengapresiasi pencapaian BKI sebagai perusahaan high performance karena dalam Annual Report Tokyo MoU sepanjang 2020 hingga 2022 mendapatkan pencapaian luar biasa di kategori whitelist.

"Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta kapal berbendera Indonesia untuk berubah menjadi whitelist. Saat ini, harapan tersebut sudah tercapai. Ada dua tujuan lain yang harus dicapai oleh BKI yaitu, high performance dan menjadi pilihan utama di Indonesia dan luar negeri," ujar Okto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika