Pengamat: Penetapan Dirut Perusahaan Suami Milik Puan Jelaskan Partai Lain Bisa Terjerat
Dedi menyebut elektabilitas PDIP mengalami penurunan pada Juni 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, menilai kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki makna besar bagi Partai Nasdem. Terlebih, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan direktur utama perusahaan milik suami Ketua DPR yang juga politikus PDIP Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi sebagai tersangka.
Kejagung telah menangkap dan menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki (MY atau YUS) sebagai salah satu tersangka. PT BUP sendiri merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya milik suami Puan. Dedi mengatakan, bagi Nasdem, penetapan tersangka dari perusahaan milik suami politikus PDIP ini sebagai upaya menyampaikan ke publik kalau mantan sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate bukan pelaku utama.
Dedi menegaskan, dalam kasus ini tidak saja Nasdem yang terlibat entah langsung maupun tidak. "Tapi, ada partai lain yang secara kolektif bisa terjerat," kata Dedi kepada Republika.co.id, Ahad (18/6/2023).
Dedi menambahkan, meski publik mulai meninggalkan PDIP, dalam catatan Indonesia Political Opinion (IPO) periode Juni 2023, partai berlambang banteng moncong putih itu hanya memiliki elektabilitas 21 persen. Sedangkan, pada periode survei sebelumnya masih cukup tinggi. "Tapi, penurunan itu tidak dipengaruhi oleh kasus korupsi," ujar Dedi.
Direktur Eksekutif IPO ini menilai, sampai saat ini kasus korupsi memang jarang berdampak kepada partai. Terlebih, kasus yang menjerat direktur utama perusahaan milik suami Puan Maharani terlalu jauh dengan partai.
Kasus Harun Masiku dan Juliari Batubara...
Bahkan, menurutnya, kasus Harun Masiku dan Juliari Batubara tidak sanggup membuat PDIP mengalami perubahan. Justru, yang berdampak signifikan soal dukungan Jokowi atau pilihan menentukan Ganjar Pranowo sebagai capres atau tidak.
Dedi berpendapat, isu ini tidak akan banyak berdampak banyak ke PDI Perjuangan. Terlebih, selama ini ada kesan kalau kasus korupsi BTS Kemenkominfo ini hanya akan dibebankan pada Partai Nasdem. "Jokowi sendiri bisa dipastikan akan tetap berada di belakang PDIP terkait kasus ini," kata Dedi.
Sementara, pengamat politik Musni Umar menilai kasus dugaan korupsi BTS bisa berdampak politik ke PDIP dan Puan sendiri. Musni Umar mengatakan, penetapan seorang direktur di perusahaan milik suami Puan ini menunjukkan kasus korupsi BTS Kemenkominfo memang tidak hanya dilakukan Johnny Plate.
Menurutnya, kasus ini juga melibatkan elite-elite partai politik lain. Ia mengaku, jika kasus itu bisa diredam, dampak dari kasus tersebut sangat mungkin tidak terlalu besar ke Puan atau PDIP.
"Tapi, kalau dijadikan senjata lawannya memang tidak hanya Nasdem yang mendapatkan citra tidak baik, tapi semua yang terlibat, termasuk PDIP," kata Musni kepada Republika.co.id, Ahad (18/6/2023).
Ia menilai, keterlibatan itu tidak mungkin kalau bukan karena kekuasaan. Dalam konteks ini, kata dia, kekuasaan tentu karena ada sosok Puan Maharani yang tidak cuma merupakan elite PDIP, tapi juga Ketua DPR RI.
"Kalau bukan oleh Puan tidak mungkin dapat, ini korupsi berjamaah oleh para elit," ujar Musni.
Pundi-pundi untuk Pemilu 2024...
Menurut Musni, keterlibatan elite ini pertama untuk semakin memperbesar kekayaan yang dimiliki. Kedua, ia melihat, mereka mencoba memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk menambah pundi-pundi menghadapi Pemilu 2024.
Hal ini menggambarkan korupsi ini memang masif sekali dilakukan dan yang melakukan elite partai politik yang langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung karena berkaitan keluarga yang memegang kekuasaan.
Ia menambahkan, kondisi itu terus terjadi, bahkan masih kita saksikan sekarang. Jadi, memang ada kaitan dengan Pemilu 2024, masing-masing parpol memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk menghimpun dana. "Bukan cuma untuk pemilu, tapi kepentingan keluarga," kata Musni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika