Mantan Ahli Strategi Putin Desak Pasukan Wagner Dibubarkan
Kelompok tentara Wagner bisa mengganggu rantai komando.
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Mantan ahli strategi Presiden Vladimir Putin pada Senin (26/6/2023) mendesak agar kelompok tentara bayaran di Rusia dibubarkan karena mengganggu rantai komando. Vladislav Surkov, yang dikenal sebagai 'dalang' Kremlin oleh teman dan musuh mengatakan, perusahaan militer swasta adalah ide yang diimpor dari AS dan diciptakan untuk terlibat dalam perang proksi.
"Bagaimana sebuah unit militer bisa bersifat swasta dalam pemahaman kami? Ini sama sekali tidak sesuai dengan budaya politik, manajerial, dan militer Rusia,” kata Surkov, yang meninggalkan Kremlin pada 2020, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh rekannya Alexei Chesnakov.
Surkov mengtakan, kelompok-kelompok seperti itu berisiko mengubah Rusia menjadi zona kesukuan Eurasia dan memecah komando angkatan bersenjata. Terutama saat Rusia menjalankan operasi militer khusus (SVO) di Ukraina.
"Mengapa kita membutuhkan mereka hari ini ketika kita berpartisipasi secara terbuka dalam pertempuran untuk Ukraina? Ini bukan perang proksi, ini SVO. Tentara harus diperkuat tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kesatuan komando," kata Surkov.
Surkov adalah wakil kepala pertama pemerintahan Kremlin dari 1999 hingga 2011. Surkov membantu Putin membentuk sistem politiknya yang dikontrol ketat. Dia kemudian bekerja di pemerintahan dan kembali ke Kremlin sebagai penasihat Putin.
Surkov menyebut Pemimpin Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin sebagai oligarki. Surkov merinci masa lalu kriminal tentara bayaran di St Petersburg. Pada 1981, dalam usia 20 tahun, Prigozhin dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena perampokan dan penyerangan, termasuk mencekik seorang wanita hingga pingsan.
"Hanya itu yang perlu Anda ketahui tentang Prigozhin," kata Surkov.
Pada Senin, Prigozhin mengatakan pemberontakan oleh pasukan Wagner tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Rusia. Tetapi sebagai bentuk protes atas tindakan perang yang tidak efektif di Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika