PSI Tuding Pembangunan Sekolah Negeri di Depok Dihambat Agar tak Ganggu Bisnis Pendidikan
PSI menilai dua dekade kepemimpinan PKS di Depok tak mengalami kemajuan.
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK–Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Depok, Icuk Pramana Putra mengkritisi masalah minimnya jumlah sekolah negeri, terutama tingkat SMP di Kota Depok. Sementara jumlah sekolah swasta di wilayah ini terus menjamur.
Menurutnya, jumlah sekolah negeri yang tidak bertambah signifikan, bahkan seakan ditahan perkembangannya, diduga bertujuan agar tidak mengganggu bisnis pendidikan sekolah swasta di Depok. Laju pembangunan sekolah negeri seakan dihambat agar kebutuhan kepada sekolah swasta bisa terjaga.
"Kecurigaan pembiaran, pengurangan, atau jumlah sekolah yang ditahan agar tidak mengganggu gurita bisnis pendidikan di Kota Depok, agaknya sulit untuk ditampik. Jika tidak ada keseriusan wali kota untuk membangun sekolah tingkat pertama dan tingkat atas secara masif sehingga gap antara supply and demand tidak terlalu jauh," tegas Icuk Pramana Putra, Jumat (14/7/2023).
Icuk mengatakan, sekolah negeri di Depok ini justru bukan meningkat jumlahnya tapi menurun. Seperti yang terjadi pada SDN Pondok Cina 1 yang rencananya akan digusur demi pembangunan masjid.
"Akibatnya jumlah sekolah negeri tidak bertambah namun berkurang karena merger atau alasan penggantian penggunaan lahan. Contoh kasus SDN Pondok Cina 1 dan banyak sekolah yang malah di merger, padahal kebutuhan akan sekolah meningkat," katanya.
Dia menjelaskan, selama hampir dua dekade dipimpin kader PKS, Kota Depok tidak mengalami kemajuan signifikan terutama dalam bidang pendidikan. Hampir setiap tahun masalah PPDB selalu terulang dan tiap tahun akan ada lebih banyak anak yang tidak bisa masuk SMP negeri.
Kondisi ini dikatakannya karena pemimpin di Depok tidak agresif dalam menyelesaikan masalah ini. Belum lagi soal dugaan enggannya pemerintah kota dalam melakukan pembelian lahan baru untuk sekolah.
"Karena pemkot sangat mengharamkan pembelian tanah baru untuk sekolah, atau kepentingan lain. Yang jelas political will wali kota tidak ke sana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika