Soal PPDB Sekolah Negeri, Warga Depok: Prioritaskan Siswa Miskin
Para siswa miskin yang lebih berhak masuk sekolah negeri yang biayanya terjangkau.
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Polemik PPDB sekolah negeri di berbagai tingkatan tiap tahun terus terjadi. Entah soal isu jual beli kursi, siswa titipan pejabat hingga mengakali sistem zonasi, membuat banyak siswa yang lebih berhak justru tidak tertampung di sekolah negeri.
Menanggapi ini, warga Depok dan koordinator aksi demonstrasi para wali siswa miskin yang tidak tertampung di PPDB SMA Negeri di Depok, Roy Pangharapan menilai, masalah ini bisa selesai jika siswa miskin menjadi prioritas masuk sekolah negeri. Karena para siswa miskin yang lebih berhak masuk sekolah negeri yang biayanya terjangkau.
"Terkait dugaan adanya jual beli bangku, ini harus diusut tuntas jika mau memperbaiki keadaan. Malu lah harusnya kita, masa setiap tahun Depok begini terus soal PPDB SMA SMK," jelas Roy Pangharapan, Sabtu (29/7/2023).
Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan siswa miskin untuk bersekolah di sekolah negeri. Sedangkan para siswa dari keluarga menengah ke atas bisa bersekolah di swasta.
"Jalan keluarnya sederhana sebetulnya, prioritaskan saja sekolah negeri untuk masyarakatnya miskin, biar yang mampu ke swasta.Saya rasa yang mampu tidak keberatan, banyak kok swasta yang bagus," katanya.
Dia menyebut, untuk memprioritaskan siswa miskin di sekolah negeri, siswa dan orang tua bisa diberi edukasi terkait ini setahun sebelum naik kelas. Yaitu mengedukasi siswa kelas 6 SD yang mau naik ke SMP atau kelas 3 SMP yang mau naik ke SMA.
"Jadi ada pemahaman satu tahun, bagi ortu yang mampu agar mau ke swasta. Jangan yang miskin ke swasta, ya pasti jadi beban sekolah," ujarnya.
Sebelumnya, puluhan orang yang terdiri dari orang tua siswa, calon siswa SMA hingga anggota ormas menggelar demonstrasi di depan SMA Negeri 3 Kota Depok, Kamis (27/7/2023). Aksi ini disebut sebagai bentuk protes mereka kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat karena para calon siswa hingga kini belum kunjung terdaftar di sekolah manapun.
Roy yang merupakan ketua dari organisasi Masyarakat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) ini menjelaskan, sejauh ini ada 14 siswa miskin yang melapor kepadanya karena tidak kunjung mendapat sekolah
Belasan anak tersebut akhirnya melakukan aksi demonstrasi di depan SMA Negeri 3 Kota Depok dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemudian diminta untuk memfasilitasi mereka agar segera mendapat tempat sekolah.
"Ada anak yang daftar ke SMK 2 itu yatim, rumahnya ngontrak terus ibunya pembantu rumah tangga, kemudian di SMA 5 juga demikian. Belum lagi di SMA 13 juga rumahnya di belakang sekolah, bayangin aja kartu-kartunya (PKH/KIP) juga lengkap, hanya penjahit keliling," jelas Koordinator aksi, Roy Pangharapan, Kamis (27/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika