Mahfud MD Kaget Ada Aktivis HMI Bakar Bendera PDIP Bela Rocky Gerung
Mahfud sebut tradisi HMI adalah adu argumen, bukan membakar bendera.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD mengaku kaget mendengar berita aktivitas HMI membela Rocky Gerung dengan membakar bendera PDIP. Aksi bakar itu, kata Mahfud, tidak pantas.
"Berita di bwh ini mengagetkan. Masak, aktivis HMI membela Rocky Gerung (RG) dgn membakar bendera PDIP. Sy setuju dgn Presidium KAHMI Kalsel Fazlur Rahman bhw tindakan tsb tdk layak. Membela RG blh sj, tp tradisi HMI adl adu argumen, bkn membakar bendera," kicau Mahfud mengomentari berita Republika dengan judul 'Aktivis HMI Bakar Bendera PDIP Bela Rocky Gerung, KAHMI: Makin Perkeruh Keadaan', Senin (7/8/2023).
Menurut Mahfud, kalau membakar bendera PDIP itu alasannya karena PDIP mengadukan RG ke polisi, maka alasan itu juga keliru. "Bgmn kalau bendera HMI dibakar hny, misalnya, krn HMI melaporkan org ke polisi? Adalah lbh baik seandainya mau membela RG dgn memberi bantuan hukum atau adu argumen scr terbuka."
Pembakaran bendera itu dilakukan sekelompok aktivis HMI yang melakukan unjuk rasa membela Rocky Gerung, yang diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam aksinya, mereka membakar bendera PDIP saat aksi unjuk rasa di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/8/2023).
Sekretaris Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) Majelis Wilayah Kalimantan Selatan Fazlur Rahman menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDIP. Ia khawatir tindakan itu bakal memperkeruh keadaan.
"Tidak elok kalau kita membakar bendera lembaga orang, akan semakin memperkeruh keadaan. Bagaimana perasaan kita kalau bendera HMI dibakar? Nah, begitu pula kader PDIP mereka bisa saja akan bereaksi," kata Fazlur dalam keterangannya pada Ahad (6/8/2023).
Fazlur menyatakan boleh saja terjadi pro dan kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, mengatakan, PDIP sebagai partai arogan karena menempuh jalur hukum itu sangatlah tidak tepat.
"Salah alamat, mestinya kita memberikan apresiasi karena PDIP menempuh jalur hukum karena negara kita negara hukum. Kalau pakai kekuatan massa pasti situasi akan semakin runyam," ujar Fazlur.
Fazlur mengingatkan dalam internal PDIP sebenarnya terdapat alumni HMI. Bahkan, kader hitam hijau itu menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan.
"Ini sebagai bukti bahwa alumni HMI itu bisa diterima dan juga bersama-sama PDIP turut bertanggung jawab atas keberlanjutan demokrasi di dalam negara hukum," kata Fazlur.
Selain itu, Fazlur menyampaikan apabila belajar dari sejarah, Megawati dan PDIP justru selalu mengandalkan hukum dan konstitusi dalam menangani masalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika