Soal WSBK Merugi, ITDC Masih Diskusi dengan Dorna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen baru PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memikul tugas berat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memperbaiki kondisi kesehatan perusahaan. Sejak dilantik pada Agustus tahun lalu, Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan jajaran direksi baru ITDC langsung bergerak cepat memetakan persoalan yang terjadi di BUMN pariwisata tersebut. 

"Salah satu tujuannya adalah transformasi keuangan, melakukan penyehatan keuangan, sehingga direktur keuangan memotret semua kegiatan ITDC dari sisi keuangannya," ujar Ari saat media gathering di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Ari mengatakan, manajemen pun melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh event yang dimiliki ITDC, mulai dari MotoGP, WSBK, dan event-event lainnya. Ari mengatakan peran ITDC sebagai akselerator tak hanya memandang sebuah event dengan kacamata untung dan rugi, melainkan efek berganda yang ditimbulkan dari sisi perekonomian negara dan daerah, serta pembukaan lapangan kerja baru. 

"Jadi fluktuatif, (WSBK) rugi, tapi MotoGP untung, yang namanya event itu biasa," ucap Ari.

Ari menyebut hasil evaluasi menjadi bahan bagi ITDC untuk berdiskusi dengan pemegang hak komersial motor MotoGP dan WSBK, Dorna Sports. Salah satu yang menjadi pembahasan ialah pembagian hak komersial yang selama ini sepenuhnya dimiliki Dorna. 

"Alhamdulillah hubungan kami dengan Dorna sangat amat baik. Kami sedang mencoba berdiskusi dengan Dorna, salah satunya bagaimana komersialisasi dari iklan itu bisa dibagi bareng-bareng," lanjut Ari.

Ari mengatakan fokus manajemen saat ini memastikan seluruh program ke depan dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Ari menilai perbaikan tak sekadar menyasar pada kondisi keuangan, melainkan dampak lain bagi ekonomi masyarakat seperti peningkatan pembukaan lapangan kerja. 

"Tujuan utama penyehatan itu benar, tapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja yang masuk dalam event itu mayoritas lokal, itu wajib, karena bentuk pertanggung jawab kami bukan hanya angka, atau untung dan rugi, tapi bagaimana masyarakat itu terdampak dari kegiatan," kata Ari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika