Moskow Sebut UE Bohong Sanksi pada Rusia tak Ancam Keamanan Pangan

UE diminta berhenti mengganggu pasar pangan global.

Tim Infografis Republika.co.id
Perjanjian Koridor Gandum Laut Hitam. Ilustrasi
Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia pada Rabu (9/8/2023), mengatakan bahwa pernyataan diplomat senior Uni Eropa (UE) Josep Borrell yang menyebut sanksi terhadap Moskow tidak memengaruhi keamanan pangan global adalah sebuah kebohongan.

Baca Juga


Saat mengomentari pernyataan Borrell dalam artikelnya tentang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, "masyarakat dunia harus meminta pertanggungjawaban (Josep) Borrell karena telah menyebarkan kebohongan."

Dia menyatakan bahwa pernyataan Borrell tidak sesuai fakta ketika dia mengatakan Rusia diuntungkan dengan kesepakatan tersebut dan membantah fakta bahwa sanksi UE kepada Rusia tidak berdampak terhadap keamanan pangan global.

Zakharova menyebut pernyataan Borrell itu sebagai 'disinformasi dan palsu'.Dia mengatakan bahwa penghentian kesepakatan pangan Laut Hitam oleh Rusia akan membatasi peluang UE untuk mengambil keuntungan dari negara-negara yang paling rentan dan memperkaya diri mereka dengan menjual kembali biji-bijian murah Ukraina.

Zakharoba menekankan bahwa Borrell tidak mengatakan apa-apa tentang negara-negara yang membutuhkan --yang tidak menerima pupuk Rusia dan Belarus karena sanksi UE-- serta dampak jangka panjang sanksi UE terhadap ketersediaan pangan global.

Dia mendesak UE untuk berhenti mengganggu pasar pangan global dengan memberlakukan lebih banyak pembatasan pada produk-produk pertanian Rusia dan Belarus. Dia juga meminta blok tersebut berhenti berpura-pura menjadi pihak yang paling peduli terhadap keamanan pangan global.

Pada 17 Juli, Rusia menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam karena ada beberapa tuntutan Rusia dari perjanjian itu yang tidak terpenuhi, yaitu menghapuskan hambatan ekspor pupuk Rusia dan mengembalikan bank pertanian Rusia ke dalam sistem pembayaran internasional SWIFT.

Turki, salah satu pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut, telah berupaya untuk mengembalikan kesepakatan itu dan meminta negara-negara Barat untuk memenuhi tuntutan Rusia.

 

sumber : Antara/Anadolu Agency
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler