Upaya Berantas Korupsi dan Pungli di Lingkungan Pelabuhan

Sejumlah inisiatif-inisiatif anti korupsi kini sebagai prioritas utama.

Republika/Fian Firatmaja
Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Agus Suhartono, Menko Polhukam Mahfud MD, Sekretaris Kementrian BUMN Rabin Hattari dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Arif Suhartono saat menghadiri Forum Konsolidasi “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi” yang digelar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Red: Fian Firatmaja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut layanan kepelabuhan sebagai salah satu sektor yang rawan akan praktik korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan praktik korupsi adalah mempersingkat masa dwelling time.


Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Agus Suhartono ungkap Pelindo juga menyambut baik upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pelabuhan. Diantaranya dengan menjadikan inisiatif-inisiatif anti korupsi sebagai prioritas utama. Hal itu menurutnya dilakukan sebagai upaya perbaikan layanan.

Adapun inisiatif yang dilakukan seperti melakukan digitalisasi layanan. Selain itu menurut Agus, Pelindo juga menyediakan nomor aduan khusus yang terhubung ke Direktur Utama Pelindo.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono ungkapkan, kini Pelindo menginisiasi Forum Konsolidasi “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi”. Menurutnya Pelindo berkepentingan memperkuat forum konsolidasi ini untuk merealisir komitmen perusahaan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih.

 

 

 

 

Video Editor | Fian Firatmaja

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler