Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Perubahan Anggaran Pemprov Kepulauan Babel
Pemprov Babel ingin meningkatkan IPM dan menurunkan stunting.
REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Berdasarkan hasil rapat antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada 14-15 Agustus 2023 terkait pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, yakni terkait pendidikan dan kesehatan.
"Ada beberapa hal yang perlu pencermatan dan perhatian lebih dari Pemprov Babel dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, yakni kegiatan yang ada di dinas pendidikan dan kesehatan," ujar Herman Suhadi selaku Ketua DPRD Kepulauan Babel saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pj Gubernur dan DPRD Provinsi Babel terkait perubahan KUA, dan PPAS TA 2023 di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Babel, Selasa (15/8/2023) lalu.
Hal ini menurutnya sejalan dengan agenda prioritas Pj Gubernur, misalnya dari sisi kesehatan yang diprioritaskan untuk mengentaskan stunting yang ada di Kepulauan Babel agar mencapai target nasional yakni 14 persen. Yang mana, anggaran tersebut dianggarkan untuk pengefektifan kegiatan langsung di lapangan yakni desa-desa. Dalam hal ini, Pemprov Babel akan memberikan bantuan berupa makanan tambahan, suplemen, serta pemberian insentif untuk para kader.
Selain itu, mengapa pendidikan menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam perubahan anggaran ini, ialah karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepulauan Babel tergolong rendah. Maka dari itu, Pemprov Babel ingin menaikkan IPM tersebut lewat pendidikan. Tak hanya itu saja, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024, banyak sekolah yang kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, kursi, meja, dan lainnya.
"Kemarin di setiap PPDB itu, terjadi kekurangan kelas, kursi dan lainnya. Maka dari itu kita fokuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memprioritaskan pendidikan pada anggaran Tahun 2023 ini, agar di Tahun 2024 tidak terjadi kembali hal yang serupa," ujarnya.
Membenarkan hal tersebut, Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu yang memang sebelumnya telah mendiskusikan dan rapat secara mendalam dengan banyak pihak terkait perubahan anggaran Tahun 2023 ini. Untuk itu, lewat penandatanganan MoU ini, Ia berharap program dan agenda yang ada dapat segera terealisasikan dengan baik, dan bermanfaat untuk masyarakat Babel.
"Mudah-mudahan dengan sudah ditanda-tanganinya kesepakatan bersama ini, jadi semuanya bisa secepatnya on the track, bisa tepat waktu, sehingga serapan anggaran pun bisa meningkat. Yang mana, kita upayakan serapannya ini bisa di atas 90 persen," ujar Pj Gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika