Kemenkominfo akan Sensor Sejumlah Platform OTT, Wakil Ketua DPR: Masih Perlu Dikaji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengomentari terkait wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan sensor di sejumlah platform over-the-top (OTT) yang tayang di Indonesia. Lodewijk menilai hal tersebut merupakan sebuah terobosan meski perlu dikaji.

“Tentu namanya seorang menteri baru ingin buat suatu terobosan, waktu kita akan membuat terobosan tentunya dia akan melihat dari sisi peraturan-peraturan yang berlaku kemudian tentunya terkait etika, dan etika ini di Indonesia sangat terkait dengan budaya bangsa Indonesia. Mungkin kalo di luar nggak ada masalah, tetapi di Indonesia itu (bisa) menjadi masalah,” ujarnya pada Parlementaria di Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengambil contoh UU ITE, yang punya banyak pro kontra di tengah masyarakat saat kemunculannya. ”Jadi, wacana itu kita (kaji) lihat saja dulu, toh nanti kita akan bahas kita lihat nilai baiknya atau nilai jeleknya seperti apa dampaknya kepada masyarakat seperti apa," katanya.

"Yang jelaskan saya yakin tujuannya baik, ya kalo kita lihat undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam gambaran kita baikkan? Ya toh bagus untuk kepentingan masyarakat, ternyata kita di komplain juga, ternyata harus di revisi,” ujarnya.

Diketahui, wacana ini muncul dikarenakan agar masyarakat tidak terpapar hal-hal di luar etika. Yang mana, menurut Lodewijk, hal ini sudah sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan mengenai sudah mulai berkurangnya etika bangsa.

”Juga dengan waktu tinggal katakan satu tahun lebih untuk menteri ini bertugas, ya kita lihat lah demi kebaikan dan kita juga lihat pidato presiden kemarin kok etika bangsa ini sudah berkurang. Nah, tentunya terkait dengan itu,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika