Dinas Lingkungan Hidup DKI Gandeng KLHK Atasi Polusi Batubara di Marunda
Pemprov DKI sudah menutup PT Karya Cipta Nusantara sejak tahun lalu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk mengatasi polusi yang terjadi di wilayah Marunda, Jakarta Utara.
Setahun belakangan, warga Rusunawa Marunda mengeluhkan penyakit kulit diduga akibat polusi udara dan batubara. "Saya dengan teman-teman KLHK mulai menyusuri lagi industri-industri stockpile batubara yang berada di luar Jakarta, tapi masih berada di sisi Marunda, yang masih menimbulkan emisi yang cukup tinggi," ujar Asep dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (24/8/2023).
DLH DKI telah menerima laporan mengenai penyakit kulit warga Rusunawa Marunda diduga oleh polusi batubara akibat aktivitas hilir mudiknya kapal batubara. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pun bertindak tegas dengan menutup PT Karya Cipta Nusantara (KCN) sebagai perusahaan stockpile batubara di kawasan Marunda sejak tahun lalu.
"Kami waktu itu menerima aduan dari warga Rusunawa Marunda. Memang terjadi pada warga Marunda terdampak penyakit kulit. Kami waktu itu menutup operasional dari perusahaan tersebut dan hingga saat ini perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi," kata Asep.
Kendati begitu, menurut Asep, pengoperasiannya tidak mudah berhenti begitu saja. Dia mengaku, masih terdapat perusahaan ataupun pemasok lainnya muncul di daerah tersebut.
"Tapi memang begitu, satu ditutup kemudian dia bergeser, jadi karena memang perusahaan itu punya tenant-tenant pengusaha/pemasok penyedia batubara, jadi mereka ditutup satu tempat, mereka titipin stok ke perusahaan lain dan itu ada juga yang bukan di wilayah Jakarta tapi bersisian dengan wilayah Marunda," jelas Asep.
Oleh karenan itu, DLH DKI bekerja sama dengan KLHK untuk kembali menertibkan kembali perusahaan yang memang baik itu sebagai stockpile ataupun yang masih menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Dengan penindakan tegas maka diharapkan hal itu tidak diikuti perusahaan lainnya.
"Mudah-mudahan sinergitas kementerian dan pemprov tak hanya terjadi pada hal seperti ini, tapi memang perlu terus dikuatkan lagi. Polusi ga hanya kemarau saja tapi juga sepanjang tahun polusi udara merupakan isu utama," kata Asep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika