Isu Pengkhianat Diduga untuk Pecah Belah Koalisi Perubahan
Setidaknya ada lima cara yang dilakukan pelakor politik dan kaki tangannya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) belakangan dilanda isu perpecahan. Pengamat politik, Musni Umar meminta, KPP mewaspadai pelakor politik yang semakin meningkatkan intensitas perjuangan mereka.
Hal itu dilakukan untuk mendapatkan tiket agar bisa berlayar menuju Pilpres 2024 mendatang. Ia menduga, setidaknya ada lima cara yang dilakukan pelakor politik dan kaki tangannya untuk merusak KPP.
"Pertama, memecah belah koalisi yang telah dibangun oleh Nasdem, Partai Demokrat dan PKS dengan berbagai tekanan dan intimidasi," kata Musni, Jumat (25/8).
Kedua, merayu anggota-anggota koalisi dengan dana yang amat besar. Ia memperkirakan, jika salah satu saja anggota koalisi itu terkena rayuan, maka Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan sendirinya akan bubar.
Ketiga, menduetkan Anies dengan capres dari partai lain yang otomatis membuat KKP seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Keempat, melakukan politik adu domba di internal koalisi dengan mencuatkan isu pengkhianat.
"Dengan mengungkap misalnya ada pengkhianat, sehingga koalisi gontok-gontokan dan pecah belah," ujar Musni.
Kelima, ia menduga, ada yang menggunakan lembaga survei dan media untuk menciptakan opini yang merugikan Anies dan poros pengusungnya. Jika tidak kuat iman tentu saja akan merapat ke partai-partai penguasa.
Ia merasa, pemilihan Anies sebagai capres dari jalur independen sudah jadi solusi demi bisa mengayomi semua partai pengusung. Tapi, tentu saja ada risiko tarik ulur kepentingan dari masing-masing partai pengusung.
Musni menekankan, kondisi yang dialami KPP harus segera diselesaikan dengan komunikasi, dialog dan musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Jika tidak, pelakor politik ini diduga akan semakin bergentayangan.
"Korban yang paling potensial adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Musni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika