Bahas Hubungan Diplomatik dengan Israel, Libya Berhentikan Sementara Menlu Najla Mangoush
Kemenlu Libya menegaskan kembali menolak normalisasi dengan Israel.
REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI – Perdana Menteri Libya Abdul Hamid al-Dbeibah memberhentikan sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) Najla Mangoush, Ahad (27/8/2023).
Pemerintah Libya menginvestigasi sang menlu setelah Israel menyatakan menlunya, Eli Cohen bertemu Mangoush pekan lalu meski dua negara tak punya hubungan diplolatik. Israel menyatakan, dalam pertemuan itu kedua menlu membahas potensi kerja sama dua negara.
Berita ini memicu protes di Libya, yang selama ini tak mengakui eksistensi Israel. Sejak 2020, Israel melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan melalui Abraham Accord yang dimediasi AS.
Kemenlu Libya mengatakan, Mangoush sebenarnya menolak pertemuan dengan perwakilan Israel. Pertemuan tersebut, tak direncanakan dan terjadi dalam sebuah acara di Kemenlu Italia. Dalam interaksi itu tak ada disukusi, kesepakatan, atau konsultasi.
’’Kami menegaskan kembali menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel,’’ demikian pernyataan Kemenlu Libya. Mengenai pertemuan itu, Menlu Israel Eli Cohen menyatakan,’’Saya bicara dengan menlu Libya mengenai potensi besar hubungan dua negara.’’
Kemenlu Israel mengungkapkan, pertemuan Cohen dan Mangoush difasilitasi Menlu Italia Antonio Tajani. Mereka membahas mengenai kemungkinan kerja sama, isu bantuan kemanusiaan, pertanian, pengelolaan air.
Cohen menyatakan, dirinya berbicara dengan Mangoush mengenai pentingnya menjaga warisan Yahudi di Libya. Kebijakan luar negeri Libya rumit dalam beberapa tahun terakhir karena terjadi konflik internal di antara faksi-faksi di sana.
Mereka saling berebut wewenang untuk menguasai pemerintahan dan mempertanyakan legitimasi masing-masing ketika satu kelompok akhirnya memegang tampuk kekuasaan. Saat ini, Libya di bawah kendali pemerintahan nasional bersatu yang dibentuk awal 2021.
Pembentukan pemerintahan bersatu ini dibentuk melalui proses perdamaian yang didukung PBB. Namun legitimasi pemerintahan ini dipertanyakan sejak awal 2022 oleh parlemen setelah gagal menggelar pemilu.
Sejumlah kebijakan pemerintahan bersatu, di antaranya kesepakatan dengan Turki, ditolak oleh parlemen dan menjadi perdebatan hukum. Dewan Presiden yang berfungsi sebagai kepala negara, Ahad, meminta Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah menjelaskan apa yang terjadi.
Dewan Tinggi Negara, yang memiliki kewenangan memberikan masukan dalam politik Libya, menyatakan kaget atas munculnya laporan adanya pertemuan antara menlu Israel dan Libya. ‘’Mereka yang berwenang harus mempertanggungjawabkan kejadian ini.’’
Ikuti Whatsapp Channel Republika